progresifjaya.co.id, ‎MAJALENGKA – Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh. Fajar Shidik CH., menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait kondisi fiskal dan pembangunan daerah dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Bareng PWI) yang digelar di kantor PWI Majalengka, Jumat (12/12/2025).

‎Dalam kesempatan tersebut, Fajar menegaskan bahwa Majalengka membutuhkan penataan ulang arah pembangunan agar mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk tekanan fiskal, ketimpangan pelayanan publik, serta akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

‎Tekanan Fiskal: Belanja Pegawai Serap 50 Persen APBD

‎Dalam paparannya, Fajar mengungkapkan bahwa APBD Majalengka 2025 mencapai Rp 2,9 triliun, namun hampir 50 persen di antaranya terserap untuk belanja pegawai. Kondisi ini disebut berpotensi menahan ruang gerak pembangunan.

‎Selain itu, Majalengka juga mengalami penurunan pendapatan dari Banprov dan dana transfer pusat dengan total kehilangan sekitar Rp 88 miliar. “Ruang fiskal kita semakin menyempit. Jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, layanan publik akan terimbas,” ujar Fajar.

‎Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jangan Terkorbankan

‎Fajar menyoroti bahwa alokasi untuk infrastruktur hanya sekitar Rp 150 miliar, jumlah yang dinilai belum cukup untuk mengejar pemerataan pembangunan, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan.

‎Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

‎“Infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik harus menjadi barisan terdepan. Struktur belanja perlu dievaluasi agar pembangunan tidak jalan di tempat,” lanjutnya.

‎Akses Pendidikan: Tantangan Serius bagi Keluarga Miskin

‎Dalam forum tersebut, Fajar juga membahas hasil pemetaan pendidikan di Majalengka. Temuannya menunjukkan bahwa keluarga miskin ekstrem—terutama dari desil 1 dan 2—masih menghadapi kesulitan mengakses pendidikan SLTP dan SLTA.

‎“Banyak anak yang putus sekolah sejak SLTP karena jarak ke sekolah lanjutan terlalu jauh dan tidak ada fasilitas pendukung. Ini alarm sosial yang harus segera ditangani,” tegasnya.

‎Menurutnya, inisiatif Sekolah Rakyat tingkat SLTP yang mulai digagas menjadi langkah awal dalam memastikan pendidikan bisa dijangkau oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

‎Seruan untuk Penataan Kembali Prioritas Daerah

‎Di akhir sesi, Fajar menekankan bahwa Majalengka harus berani melakukan langkah korektif dalam penyusunan program dan kebijakan daerah.

‎‎“Jika visi Majalengka Langkung SAE ingin terwujud, maka penataan ulang prioritas pembangunan harus menjadi komitmen bersama,” tutup Fajar.

Kegiatan ‘Ngopi’ PWI Majalengka akan terus menjadi ruang dialog publik dengan menghadirkan berbagai tokoh politik, pemerintahan, dan masyarakat, guna memperkuat partisipasi dan gagasan untuk kemajuan daerah. (Bram)