Celios Ungkap Fakta Ada 15 Yayasan Dikecualikan dari Identifikasi Transaksi Keuangan Program MBG
JAKARTA – Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dalam tayangan Dirty Vote mengungkap fakta terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menemukan Surat Edaran dari PPATK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis,” kata Bhima dinukil progresifjaya.co.id, Sabtu (21/02/2026).
Surat tersebut, pada dasarnya PPATK ingin mengimbau kepada bank umum bahwa tolong mereka yang memiliki proyek makan gizi gratis atau pengelola dapur-dapur MBG itu harus dilihat indikator transaksi keuangan yang mencurigakan.
“Benar surat edaran ini. Sudah dikroscek atau dikonfirmasi,” kata Bhima.
Namun yang janggal di surat itu ada pengecualian terhadap 15 yayasan.
“Tetapi kita juga melihat di dalam surat edaran ini ternyata ada 15 yayasan yang dikecualikan dari identifikasi transaksi keuangan atau profiling transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini sudah dikonfirmasi juga, bahwa memang betul ada 15 yayasan ini,” beber Bhima.
Salah satu di antara yayasan itu adalah Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) terhubung dengan Presiden Prabowo Subianto. “Begitu kita masuk di websitenya, jelas ada foto Prabowo Subianto yang merupakan Pembina PPIR,” jelas Bhima.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran dasar atau AD/ART yayasan tersebut bagian dari Partai Gerindra. “Kalau kita gali lebih dalam, dan kita baca pasal 1, itu memang dijelaskan bahwa PPIR merupakan sayap Partai Gerindra,” jelasnya.
Selain berhubungan dengan Gerindra, ada juga yayasan lain yang terkoneksi dengan TNI Angkatan Udara. “Jadi dari sini kita lihat lagi, dari list yang dikecualikan PPATK tadi, ada nama Yayasan Adi Upaya,” katanya.
Tak berhenti hanya soal hijau saja, tapi salah satu yayasan di antaranya juga terhubung dengan Kapolri Listyo Sigit.
“Ada kaitan antara beberapa yayasan milik TNI itu berada dalam dapur umum MBG. Ini bukan cuma hijau saja, ada kepolisian yang jelas melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Jadi yayasan ini pembinanya, cukup dekat. Sangat dekat dengan Kapolri yang saat ini,” ungkap Bima.
Untuk diinformasikan, PPATK meluncurkan sistem “Detak MBG” (Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan Makan Bergizi Gratis) pada Agustus 2025 untuk mengawasi aliran dana program MBG secara real-time. Sistem ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi, memastikan setiap rupiah tepat sasaran dengan melibatkan sektor perbankan.
Berdasarkan penelusuran informasi hingga Februari 2026, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa banyak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan parpol, pebisnis, hingga militer/TNI.
Beberapa laporan menyebutkan adanya pengecualian atau keistimewaan dalam pembatasan yayasan untuk yang terafiliasi dengan TNI. Informasi ini menunjukkan fokus pengawasan pada transparansi dana di yayasan, namun temuan ICW menyoroti risiko konflik kepentingan yang terjadi di lapangan.
Adapun 15 yayasan tersebut, yakni sebagai berikut:
- Yayasan Kartika Purna Yudha (TNI)
- Yayasan Manunggal Kartika Jasa (TNI)
- Yayasan Supra Merah Putih (Kadin)
- Yayasan Elyse Peduli Bangsa
- Yayasan Pemberdayaan Perempuan Umi Indonesia
- Yayasan Bina Bangsa
- Yayasan Bhakti Mitra Widiyatama
- Yayasan Adi Upaya (TNI)
- Yayasan Kemala Bhayangkari (Polisi)
- Yayasan Patriot Solidaritas Nusantara
- Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
- Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah
- Yayasan Pundi Amal Nusantara
- Yayasan YPPSDR (TNI)
- Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya
Sementara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan, tidak ada pengecualian. “Saya pastikan. Tidak ada pengecualian seperti dimaksud demikian,” katanya. (Red)
