progresifjaya.co.id, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyoroti rekrutmen komisaris BUMN. Ia menyebutnya sebagai tempat “sampah” akibat maraknya praktik titipan politisi, relawan, dan caleg gagal. Ia menegaskan bahwa profesionalisme BUMN rusak akibat bagi-bagi kursi jabatan.

Said Didu mengklaim ratusan CV calon komisaris dan direksi BUMN merupakan titipan dari partai politik, serta lingkaran Presiden dan Wakil Presiden. Banyak pengangkatan yang dinilai tidak kredibel dan tidak berdasarkan meritokrasi (kemampuan), melainkan balas budi politik

Ia mengkritik keras fenomena caleg yang gagal dalam pemilu kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN. Said Didu menyebut profesionalisme BUMN jebol parah di bawah pemerintahan Jokowi dan Erick Thohir.

Diketahui, saat masa kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi memberikan jabatan penting bagi para loyalis dan relawannya. Baik sebagai menteri, maupun komisaris. Publik mengira hal tersebut terhenti ketika Prabowo Subianto menjadi presiden. Namun nama-nama loyalis Jokowi kembali muncul dan mendapatkan jabatan sebagai komisaris.

Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa meskipun telah dibentuk Danantara untuk meningkatkan profesionalisme dalam seleksi direksi BUMN, mekanisme tersebut tidak berlaku untuk jabatan komisaris. “Prabowo lewat Danantara hanya untuk seleksi Direksi,” tulisnya belum lama ini.

Nama-nama loyalis Jokowi yang menjabat komisaris di antaranya adalah Politisi PSI, Ade Armando yang diangkat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP)

Kemudian ada nama Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relly Reagen, yang mendapatkan “hadiah” sebagai komisaris PT Bio Farma (Persero).

Nama Nizar Ahmad Saputra, sosok yang dikenal luas sebagai relawan setia Presiden Jokowi dan pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, resmi menduduki kursi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Ia adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi).

Kemudian ada nama Grace Natalie sebagai Komisaris di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, holding pertambangan yang membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk.

Sementara Giring “Nidji” diangkat sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF AeroAsia), anak usaha BUMN Garuda Indonesia. Selain komisaris GMF, Giring aktif sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dalam Kabinet Prabowo-Gibran (2024–2029).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said DIdu menilai bahwa wajar apabila ‘Geng Solo’ masih banyak mendapatkan posisi sebagai komisaris BUMN. Dia mengklaim mendapatkan informasi akurat, pengangkatan komisaris BUMN masih dipegang oleh Erick Thohir

Di sisi lain, Jokowi juga disebut masih punya pengaruh kuat untuk menempatkan loyalisnya untuk menempati jabatan strategis baik di pemerintahan maupun di perusahaan pelat merah.

Eks Sekretaris Kementerian BUMN itu menyatakan bahwa harapan publik terhadap perubahan sistem perekrutan komisaris pupus karena yang terjadi justru sebaliknya.

Laporan dari Transparency International Indonesia (TII) yang dikutip dalam pernyataannya juga menyoroti bahwa banyak posisi komisaris BUMN diisi oleh politisi dan relawan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. (Red)