progresifjaya.co.id, JAKARTA – Wali Kota Jakarta Pusat Arifin  bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Denny Wahyu Heriyanto, Kepala Biro Ortala Harry Nugroho, Sekretaris Dinas M. Nurrochman, Kepala Irbanko Rianta Widya Amalia S dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat Syamsul Bahri melaksanakan penandatanganan komitmen zona integritas ( ZI ) menuju Wilayah Birokrasi Bersih di lingkungan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat di  Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I No. 1, Gambir, Senin (27/4).

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat berkomitmen kuat menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani sekaligus penandatanganan bersama pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI).

Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsul Bahri menyampaikan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sebagai pelayan masyarakat, bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita harus mengubah cara berpikir. Kita bukan sekadar generasi milenial, tetapi pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar,” ujarnya.

Syamsul menjelaskan bahwa tantangan pelayanan publik ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan kinerja yang nyata serta berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jangan jadikan slogan atau jargon hanya sebagai kata-kata semata. Semua harus diwujudkan dalam budaya kerja yang konsisten,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, mengatakan sangat menyoroti pentingnya efektifitas program pelayanan, bahwa setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan menghasilkan output yang terukur.

“Setiap kegiatan harus memberikan hasil nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Denny mengakui masih adanya program yang belum berjalan optimal. “Untuk itu, kita mendorong penguatan implementasi di lapangan agar seluruh program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin memberikan penekanan tegas terkait integritas aparatur, bahwa praktik korupsi tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Jangan ada lagi praktik lama yang merugikan masyarakat. Semua harus bekerja dengan standar pelayanan yang jelas, transparan, dan terukur,” tegasnya.

Arifin kembali menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan secara tuntas demi kepuasan masyarakat.

“Kalau bekerja, harus selesai. Jangan setengah-setengah. Target harus tercapai agar masyarakat puas,” ujarnya.

Menurutnya, penandatanganan komitmen Zona Integritas ini menjadi langkah nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Administrasi Wali kota, Jakarta Pusat. khususnya di sektor pelayanan administrasi kependudukan.

“Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang konkret, tepat , cepat, dan berkualitas,” tandasnya.

Penulis/Editor: Fari. K