Komunikasi Publik Presiden Dianggap Buruk: Penjahit Kain Perca Dibilang Pengupas Bawang dengan Upah Rp 700 Ribu/Kg

Ulasan: Isa Gautama
YANG namanya Presiden boleh saja salah atau keliru dalam mengucapkan kalimat pidatonya. Namun, ketika kesalahan itu berulang, persoalannya bukan lagi sekadar ‘slip of the tongue’. Itu sudah menjadi masalah komunikasi publik yang mesti diperbaiki.
Sejumlah ucapan Presiden Prabowo yang kurang pantas atau keliru justru menjadi headline, potongan video, meme, dan bahan perdebatan. Akibatnya, publik lebih sibuk membicarakan cara presiden berbicara daripada substansi isi pidato yang disampaikan.
Sebenarnya dalam komunikasi kepresidenan, kondisi ini berbahaya. Presiden bukan sekadar individu yang sedang berpidato. Setiap kata dan kalimat yang diucapkan membawa bobot jabatan sekaligus wibawa negara.
Lihat saja beberapa catatan para jurnalis dan netizen. Kata-kata atau kalimat yang kurang pantas dilontarkan presiden menjadi tranding topic dan viral di media sosial maupun media daring dan elektronik. Diantaranya, Endasmu, Bajingan dan Bajingan Tolol. Kemudian, Satu penggilingan padi untung Rp 2 triliun, Londo Ireng, Pindah ke negara lain saja dan Emang gue pikirin.
Selanjutnya baru saja yang terjadi kekeliruan ucapan presiden mengenai pengupas bawang dari Bogor, Jawa Barat yang mendapat upah Rp 700 rupiah per kilo gram. Padahal sesungguhnya yang bersangkutan adalah penjahit kain perca yang mendapat upah Rp 700 (tujuh ratus rupiah) bukan Rp 700 ribu.
Lagi pula mana mungkin bekerja sebagai pengupas bawang mendapat Rp 700 ribu perkilo nya. Sementara harga komoditi bawang itu sendiri harganya hanya puluhan ribu perkilonya. Tapi karena itu pidato kenegaraan yang disiarkan langsung, mau tidak mau harus ditelan mentah-mentah.
Namun, di ruang publik digital, niat presiden sebagai komunikator tidak selalu menentukan makna. Persepsi publik lah yang akhirnya hidup. Ketika pernyataan kontroversial terus muncul, pemerintah akhirnya menghabiskan energi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud presiden.
Padahal, komunikasi yang baik seharusnya membuat publik memahami isi pidato sesungguhnya berupa kebijakan atau pengumuman pemerintah. Bukan, sibuk menafsirkan ucapan pemimpinnya yang salah atau keliru maupun kurang pantas.
Presiden tentu tidak harus kehilangan gaya personalnya. Namun, spontanitas perlu memiliki pagar, humor harus tahu tempat, dan improvisasi tetap berada dalam koridor pesan utama. Sebab, ucapan seorang presiden bukan hanya mencerminkan dirinya. Ia turut membentuk persepsi tentang kewibawaan negara yang dipimpinnya.
Ketika kontroversi ucapannya lebih diingat daripada kebijakannya, yang perlu dievaluasi bukan lagi sekadar pidatonya, tetapi strategi komunikasi kepresidenannya yang seharus diperbaiki. Orang-orang di sekitar presiden lah yang harusnya mengingatkan, tidak malah memberi aplaus atas ucapan kalimat yang salah. Kalau perlu audiens yang mendengarkan langsung protes dengan cara menyoraki atau bergumam huuuu…huuu….Tapi tampaknya tidak ada yang berani.
Coba simak potongan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang pengupas bawang Susanah (38) yang viral di media sosial. Jelinya publik membuat konten-konten dengan nada protes. Bahkan ada yang bikin meme dengan kata-kata atau kalimat kurang pantas dengan nada lucu bikin warganet banyak yang tersenyum simpul. Ada juga yang mengatakan presiden tukang ‘ngibul’ dan lain sebagainya.
Sebenarnya Susanah, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukan bekerja sebagai pengupas bawang, seperti yang diucapkan presiden dan langsung memperkenalkan Susanah di tribun tamu undangan saat pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR-RI..
Ternyata wanita itu sehari-hari bekerja sebagai penjahit kain majun atau kain perca sekaligus bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pencuci ompreng. Hal itu bisa dilihat melalui artikel yang dimuat di website Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Ibu beranak tiga itu harus menjalani lebih dari satu pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. “Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Susanah mengerjakan berbagai pekerjaan. Pagi hari ia menjahit kain majun, yakni kain perca atau potongan sisa bahan yang dimanfaatkan sebagai lap pembersih,” demikian Kementerian Komdigi meluruskan informasi tersebut.
Ibu bersuamikan pekerja bangunan itu bahkan harus menjalani dua pekerjaan dalam sehari. Pagi hari, ia menjahit kain majun atau kain perca yang dimanfaatkan sebagai lap pembersih. Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WIB, ia beralih bekerja di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pencuci ompreng.
Susanah merupakan salah satu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kisahnya kemudian mendapat perhatian setelah disebut Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR sebagai pengupas bawang.
Dalam kesehariannya, Susanah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga bersama suaminya, Didim, yang bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu tergantung adanya proyek atau tidak.
Dari hasil kerja menjahit kain perca dan mencuci ompreng MBG, Susanah yang berpendidikan hanya sampai lulus sekolah dasar (SD) dapat menyekolahkan anak pertamanya sampai selesai SMA. Sedangkan anak kedua masih duduk di bangku SMP dan anak ketiga bersekolah di tingkat SD. Bahkan ketika kondisi ekonomi sulit, Susanah mengaku bersedia berutang agar kebutuhan sekolah anak-anaknya tetap terpenuhi.
Meski kini harus menjalani dua pekerjaan dalam sehari, Susanah tidak ingin selamanya bergantung pada pekerjaan yang diberikan orang lain. Ia memiliki keinginan untuk membangun usaha sendiri.
Itulah sebenarnya kisah Susanah, ibu beranak tiga yang gigih bekerja untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA. Namun karena Presiden Prabowo salah persepsi menyebut pengupas bawang yang upahnya Rp 700 ribu perkilogram membuat blunder pendapat publik. Jadi, sebenarnya jangan dibiarkan pidato presiden selalu ada yang salah ucap atau keliru dan lepas dari substansi isi pidatonya itu sendiri.
Harus ada yang bertanggung jawab dalam membuat komunikasi publik presiden baik dan elegan. Pasalnya, sekarang ini komunikasi publik presiden dianggap buruk hingga menimbulkan sentimen terhadap publik yang merasa tersinggung atas ucapan presiden yang kurang pantas itu.
Penulis adalah Wartawan Senior Progresif Jaya



