Ulasan: Isa Gautama

KERACUNAN demi keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di berbagai daerah. Sudah sekitar 50 ribu siswa maupun santri di sekolah dan pesantren yang terkena gangguan penyakit perut. Alih-alih memberi makanan bergizi untuk siswa guna menjadi anak sehat dan pintar, malah sebaliknya memberi penyakit dan traumatis mendalam.

Bahkan ada satu siswi Fabiona Purba (16), di SMAN I Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sampai kehilangan ingatan akibat mengkonsumsi MBG. Padahal, sebelumnya siswi itu sehat, pintar dan cerdas. Ini dibuktikan dengan berbagai prestasi di sekolahnya dan yang bersangkutan adalah wakil Ketua OSIS. Namun, setelah mengalami keracunan MBG daya ingatnya menurun drastis sampai dia tidak mengenali diri dan keluarganya.

Berangkat dari banyaknya anak sekolah keracunan, kini emak-emak banyak yang melarang anak-anaknya untuk menyantap MBG di sekolah. Mereka sekarang memberikan bekal masakannya sendiri dari rumah, karena khawatir keracunan makanan yang dimasak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagaimanapun juga, seorang ibu punya insting alami buat melindungi anak-anak kesayangannya. Seorang ibu, betapa pun dia miskin bakal memberikan makanan terbaik untuk putra putrinya. Beras sudah pasti dicuci sebersih-bersihnya sebelum diaronin. Lauk yang dimasak dipastikan matang agar tidak ada kuman atau bakteri yang menempel. Jadi intinya, masakan sang ibu sudah pasti higenis dan aman dimakan anaknya.

Tidak akan ada bakteri bacillus cereus di nasi yang dimasak ibu. Begitu juga di lauknya tidak akan ditemukan bakteri staphylococcus aureus. Atau jika ada buah, tidak ada bakteri e-coli. Mana mungkin seorang ibu memberikan melon atau pepaya yang tidak segar kepada buah hatinya.

Tidak itu saja, biasanya sang Ibu akan mencoba makanan yang dimasaknya lebih dulu. Ini sebagai tester, apakah layak diberikan kepada anaknya. Jika ada rasa janggal atau tidak enak, bekal itu tidak diberikan. Artinya jika terjadi sesuatu terhadap makanan tersebut yang kena sudah pasti ibunya lebih dulu. Sampai segitunya pengorbanan orang tua kepada anak darah dagingnya agar tidak sakit.

Lain lagi jika makanan itu dimasak di dapur SPPG. Meski dapur sudah dinyatakan higenis, cuma cara memasaknya mereka tidak pakai hati. Para juru masak mengelolanya secara terburu-buru karena mereka dikejar waktu. Padahal makanan yang harus siap saji cukup banyak bisa mencapai 3.000 ompreng.  Bagaimana quality control-nya bisa berjalan dalam skala waktu yang sempit untuk mengawasi banyaknya makanan yang harus cepat di kemas dan dikirim sampai ke sekolah, tentu sangat keteter.

Nah, di sinilah kemungkinan terjadi kelalaian hingga masuknya bakteri-bakteri tersebut menyebabkan siswa yang mengkonsumsi MBG bisa keracunan. Apalagi jika SPPG tersebut beroperasi hanya mengejar keuntungan semata, tentunya kwalitas makanannya rendah dan tidak terjamin.

Jadi tidak heran, banyak ibu-ibu kini menolak Program MBG. Apalagi orang tua siswa siswi yang menjadi korban keracunan, pastinya mereka trauma dan sudah tidak mau lagi menyantap MBG di sekolahnya. Pada akhirnya emak-emak kini membekali anaknya sendiri dengan masakan dari rumah yang sudah pasti higenis dan terjamin kualitasnya.

Jika sudah demikian, duit anggaran MBG yang begitu besar sampai ratusan triliun rupiah tentu  mubazir menguap tidak ada hasilnya. Jadi jangan harapkan dari MBG itu akan tercapai generasi emas tahun 2045, karena bukan gizi yang diperoleh, tetapi malah sebaliknya penyakit yang didapatkan. Anak-anak sebagai generasi penerus itu tidak akan berhasil menggapai cita-citanya, jika tata kelola MBG masih seperti sekarang.

Atas keracunan demi keracunan, sudah banyak yang menyarankan agar Program MBG dievaluasi atau dihentikan. Anggaran yang besar itu hendaknya diberikan secara langsung kepada orang tua siswa untuk membuat bekal anak-anaknya. Harus Presiden Prabowo tidak terlalu ngotot memberi MBG lewat rantai birokrasi dan vendor yang jelas-jelas banyak menyedot anggaran. Diperkirakan, dana anggaran MBG hanya 50 persen yang sampai ke penerima manfaat. Sisanya digunakan untuk pengadaan ini dan itu di Badan Gizi Nasional (BGN) serta membayar jasa vendor SPPG yang memasak MBG.

Hal ini terbukti di masa Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Anggaran untuk MBG banyak digunakan untuk pengadaan motor listrik, laptop, televisi dan lain sebagainya. Bahkan untuk pengadaan kaos kaki dan sepatu pun dibeli dari anggaran MBG. Tidak itu saja masih banyak anggaran yang dihambur-hamburkan untuk keperluan yang bukan fokus untuk MBG itu sendiri. Akhirnya penerima manfaat lah yang jadi korban.

MBG ini sudah menjadi program populis yang gagal, karena menjadi kekhawatiran para orang tua terhadap anaknya di sekolah. Tentu saja mereka tidak rela putra putrinya menjadi korban keracunan hingga harus dirawat di rumah sakit sampai berhari-hari. Bahkan mereka juga khawatir anaknya menjadi korban seperti Fabiona Purba siswi SMAN I Brastagi yang sempat hilang ingatan. Oleh karena itu publik menyarankan, tutup semua dapur SPPG siapapun pengelolanya sebelum ada nyawa siswa yang melayang.

“Negara nggak usah sok-sokan ngurusin isi piring anak sekolah kalau ngawasin kebersihan dapur aja nggak becus. Kasih kerjaan ke bapaknya, kasih modal dan upah layak ke ibunya, biarkan mereka yang ngurus gizi anaknya sendiri. Karena kasih sayang dan kebersihan masakan seorang ibu nggak akan pernah bisa ditenderkan ke vendor mana pun, apalagi vendor titipan yang cari untung dari APBN,” cetus seorang warga net di media sosial yang viral.

Lembaga pengawasan pemerintah Ombudsman pun sangat menghargai penolakan emak-emak terhadap Program MBG. Pilihan tersebut sepenuhnya perlu dikembalikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Orang tua dan siswa memiliki pertimbangan masing-masing, terlebih setelah mengalami dugaan keracunan MBG yang menimbulkan para pelajar di sekolah.

Oleh karena itu, Ombudsman khususnya Ombudsman Jawa Tengah, meminta penyelenggara tidak mengabaikan pilihan masyarakat terkait konsumsi MBG. Keputusan untuk menerima atau tidak menerima MBG tetap harus dihormati. Mereka khawatir anak-anaknya menjadi korban, karena dalam sepekan terakhir sudah 1.415 siswa diduga mengalami keracunan.

Rinciannya, 777 siswa dan guru terdampak di SMAN Lasem Rembang, lalu 136 siswa di SMAN 1 Tunjungan Blora, dan 271 siswa di MAN 2 Rembang. Kemudian sebanyak 231 siswa dari MTsN 3 Pati, SMPN 1 Gembong, serta MTs Mambaul Ulum juga diduga mengalami keracunan, belum termasuk jumlah guru terdampak. Ini baru di daerah-daerah Jawa Tengah. Belum lagi di wilayah lainnya.

Merespons hal itu, Ombudsman mendorong BGN mengevaluasi aspek pengawasan dan tata kelola MBG secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses di dapur SPPG hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Ombudsman hanya lebih fokus kepada pengawasan dan juga tata kelolanya, saja tidak berwenang untuk mendorong pemberhentian Program MBG.

Ombudsman membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kelalaian, maladministrasi, atau pengabaian standar pelayanan dalam pelaksanaan MBG. Hal ini penting guna bisa menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas. Program MBG tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan dan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

Apabila ditemukan dapur SPPG yang berulang kali mengalami permasalahan, harus ada tindakan korektif yang tegas. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan keselamatan peserta didik menjadi taruhannya. Publik juga minta agar SPPG yang bermasalah itu, selain ditutup juga harus mempertanggung jawabkannya di muka hukum.

Penulis adalah Wartawan Senior progresifjaya.co.id