progresifjaya.co.id, JAKARTA – Sepuluh tahun Jokowi memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia meninggalkan jejak kerusakan yang tidak bisa lagi ditutupi dengan pencitraan dan bantuan sosial (bansos). Negara ini rusak secara sistematis, dari hukum, ekonomi, hingga moral demokrasi.

Kerusakan paling nyata adalah hancurnya supremasi hukum. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Institusi penegak hukum dijadikan alat politik untuk membungkam lawan, sementara kasus-kasus yang menyeret lingkaran kekuasaan dibiarkan menguap. Demokrasi hanya menjadi prosedural, bukan substansial. Kritik dianggap makar, oposisi dicap anti-kebangsaan.

Di bidang ekonomi, utang negara meledak hingga ribuan triliun atas nama pembangunan infrastruktur. Proyek mercusuar seperti IKN dipaksakan di tengah rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, dan kelas menengah jatuh miskin. Kekayaan alam diobral atas nama investasi, tapi yang sejahtera bukan rakyat.

Lalu siapa yang menikmati kerusakan ini? Jawabannya jelas: para pendukung dan elit yang berada di gerbong kekuasaan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik utama Jokowi.

Selama Jokowi berkuasa, jatah kekuasaan, posisi komisaris BUMN, direksi, proyek-proyek strategis, hingga aliran dana program pemerintah mengalir deras ke lingkaran pendukung. Mereka menikmati duitnya, menikmati fasilitas negara, sementara rakyat hanya dapat sisa-sisa berupa bantuan sosial menjelang pemilu.

Mereka bersorak soal pembangunan, karena merekalah kontraktornya. Mereka memuji kepemimpinan merakyat, karena merekalah yang dapat akses istana dan karpet merah. Bagi mereka, negara rusak tidak masalah, selama rekening tetap terisi dan kekuasaan tetap di tangan.

Ini adalah pola politik balas budi yang paling telanjang di era reformasi. Loyalitas dibayar dengan uang negara, dukungan dibayar dengan jabatan. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama telah berhasil mengamankan mesin kekuasaan selama dua periode, dan kader-kader serta relawan pendukungnya hidup nyaman di atas penderitaan rakyat.

Sekarang setelah Jokowi turun, kerusakan itu tertinggal. APBN jebol, hukum rusak, demokrasi cacat, dan oligarki makin kuat. Inilah warisan asli dari era Jokowi – negara rusak untuk rakyat, tapi surga duit bagi para pendukung PDI. (Red)