progresifjaya.co.id, JAKARTA – Langkah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menghentikan sementara proyek Data Center AI di Jatiluhur menjadi perbincangan nasional. Keputusan itu diambil di tengah evaluasi buruk terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai gagal oleh publik.

Proyek yang dihentikan sementara adalah AI Campus 2 atau CGK4 milik BDx Data Centers, operator asal Singapura, dengan nilai investasi sekitar Rp 3,5 triliun dan kapasitas hingga 640 megawatt (MW) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Groundbreaking proyek ini dilakukan pada 22 September 2026. Namun hanya enam hari kemudian, pada 28 September 2026, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak dan menghentikan pembangunan.

Alasannya jelas: dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit, padahal pengerjaan fisik sudah berjalan.

“Izin Pusat (OSS/PMA) sudah terbit, tapi PBG dan AMDAL belum. Izin dulu, baru bangun,” tegas Dedi dalam beberapa kesempatan.

Prinsip ini ia tegaskan sebagai upaya menegakkan aturan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Langkah ini menuai pro-kontra. Ekonom Didik Rachbini mewanti-wanti investasi data center bisa rusak gara-gara penghentian ini, sementara Menko Infrastruktur AHY mengingatkan agar proyek data center tidak mengorbankan listrik dan air bersih warga.

Untuk meredam polemik, Dedi Mulyadi kemudian menggandeng pakar dari ITB dan UI untuk mengawal pembahasan Amdal proyek tersebut. Empat fokus utama dibahas: kebutuhan air yang disebut mencapai 384 liter per detik, kebutuhan energi, tata ruang, dan dampak sosial bagi petani sekitar Waduk Jatiluhur.

Rapor Merah Program MBG

Keputusan tegas Dedi di Jatiluhur terjadi bersamaan dengan sorotan tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada 12 Oktober 2026 menyebut MBG sebagai program dengan nilai paling jelek.

Beberapa temuan utama:

1. Desakan untuk dihentikan: Sebanyak 76% masyarakat dan 87% ahli sepakat program MBG sebaiknya dihentikan.

2. Korban keracunan massal: YLBHI mencatat lebih dari 50 ribu korban keracunan hingga September 2026 berdasarkan data Kemenkes, bahkan Reuters mencatat 57 ribu kasus hingga Oktober 2026.

3. Dapur tak layak: Pemerintah terpaksa menutup paksa 1.276 satuan pelayanan MBG akibat ketiadaan sertifikat higienitas, yang disebut sebagai bukti eksekusi kejar tayang yang ngawur.

4. Beban anggaran dan dugaan korupsi: Direktur CORE Indonesia menilai MBG menimbulkan beban anggaran dengan total anggaran yang disebut mencapai Rp 335 triliun, sementara KPK pada 2026 mengidentifikasi potensi korupsi yang memerlukan penguatan pengawasan.

Izin dan Tata Kelola

Pengamat menilai ada benang merah antara kasus Jatiluhur dan MBG yaitu soal tata kelola.

Di Jatiluhur, Dedi Mulyadi memilih menghentikan proyek Rp 3,5 triliun demi memastikan Amdal dan PBG selesai dulu. Di program MBG, pemerintah pusat justru dinilai terburu-buru meluncurkan program skala nasional tanpa kesiapan dapur, rantai pasok, dan pengawasan higienitas yang matang.

Keputusan Dedi ini dianggap sebagai pesan politik: investasi teknologi besar seperti AI tidak boleh mengabaikan aturan dasar lingkungan, sama seperti program sosial besar tidak boleh mengabaikan keselamatan penerima manfaat.

Hingga berita ini ditulis, proyek BDx di Jatiluhur masih dalam status penghentian sementara menunggu Amdal rampung, sementara nasib MBG masih menunggu evaluasi total dari Istana setelah 3 kali pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). (Red)