Advokat H. M Solihin HD., SH., MH.

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Majelis hakim PN Jakarta Utara dimohon memberikan perlindungan hukum dan membebaskan terdakwa Dien Chih Pan alias Peter, dia terdaftar di Kementerian Hukum RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan telah mengantongi Ijin Usaha dan Ijin Dagang dari Pemerintah.

Hal itu dikemukakan oleh Advokat H. Muhammad Solihin HD, SH., MH., didampingi Mistadi, SH., dari Law Office “M. Solihin HD & Partners” selaku penasehat hukum terdakwa Dien Chih Pan alias Peter seusai majelis hakim pimpinan sidang Dian Sari Oktaviana, SH., MH., didampingi Sorta Ria Neva, SH., M.Hum., dan Yohannes Purnomo Suryo Adi, SH., MH., menunda pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pekan lalu.

Ketika ditemui sejumlah wartawan, dikatakannya, dia mematuhi prosedur hukum sebagai pelaku usaha yang sah dan memiliki ijin atas nama PT. EYE 1 INDO INVESTMEN dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan Kepala Badan Koodinasi PMA, juga memiliki ijin usaha berbagai Bidang Usaha Perdagangan Besar seperti, perlengkapan rumah tangga, alat laboratorium, alat farmasi dan kedokteran, gula, coklat dan kembang gula, obat farmasi, kometik dan obat tradisional, makanan dan minuman.

Dilanjutkannya, sebagai pemilik badan hukum perseroan PT. EYE 1 INDO INVESTMEN, pak Peter itu menyadari dan mengerti perbuatan yang dilakukannya jelas tidak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

H. M. Solihin HD., SH., MH., dan Mistadi SH., Advokat terdakwa Dien Chih Pan alias Peter ketika usai membacakan duplik.

Selain itu, kata dia, sudah seharusnya DCP alias Peter diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah RI untuk mendapatkan devisa negara, karena dia memiliki ijin usaha dan ijin dagang dari pemerintah, oleh karena itu Badan Hukum Perseroan atau dia ( Dien Chih Pan alias Peter) dapat melakukan aktifitasnya dalam mengimpor atau memperdagangakan barang – barang yang dikehendaki perseroan khususnya dari China.

“Saya dan rekan Mustadi selaku advokatnya sangat berharap agar dalam musyawarah antara pimpinan majelis dan kedua anggotanya mendapat solusi terbaik dan memutuskan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, karena perkara ini dapat disebut bahwa DCP alias Peter hanyalah korban,” kata Solihin kepada sejumlah wartawan.

“Hakim Ketua sidang wajib memperlihatkan segala barang bukti kepada saksi atau terdakwa dan ditanyakan, apakah mereka mengenal benda tersebut, namun jika jaksa penuntut umum (JPU) tidak membawa, menghadirkan, memperlihatkan, atau menunjukkan benda tersebut ke persidangan, maka kewajiban hakim pun tidak dapat terlaksana, dan sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP disebutkan;

“Keputusan atau musyawarah majelis hakim harus didasarkan pada segala sesuatu yang dibuktikan dalam persidangan”, karena itu, kami mohon klien dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum,” tegas Solihin didampingi Mustadi penuh harap.

Sebelumnya, terdakwa DCP alias Peter dalam tuntutan yang dibacakan jaksa disebut, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, sebagaimana diatur dan diancam dalam undang undang perdagangan importasi barang bukan baru dan dituntut selama 4 tahun penjara, denda 100 juta rupiah.(ARI)