Belum Dieksekusi Meski Divonis 10 Bulan, Jaksa Sudah 3 Kali Berupaya

progresifjaya.co.id, BANDUNG – Pengusaha media Arifin Gandawujaya (78) yang dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dalam perkara surat palsu pasal 263 ayat 2 KUHP.

Namun sejak vonis dijatuhkan pada bulan Januari tahun 2026 lalu, Arfin belum menjalani hukuma,meski putusan telah berkekuatan hukum tetap, Arifin hingga kini belum menjalani eksekusi pidana penjara.

Terkait belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Arifin Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengungkap alasan belum dilaksanakannya eksekusi terhadap pengusaha media Arifin Gandawijaya, yang telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara tersebut.

Kondisi kesehatan terpidana menjadi alasan utama jaksa belum dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Menurut Ansari, dalam proses pelaksanaan eksekusi sebelumnya, Arifin sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan dalam kondisi sakit.

Selain persoalan kesehatan, pihak kejaksaan juga menerima permohonan penundaan eksekusi dari tim penasihat hukum terpidana.

“Sudah tiga kali kami berupaya melakukan eksekusi. Namun, kondisi kesehatan terpidana tidak memungkinkan. Saat dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan dinyatakan sakit,” ujar Ansari saat dikonfirmasi terkait belum dilaksanakannya eksekusi.

Ansari menjelaskan, penasihat hukum Arifin juga telah menyampaikan permohonan penundaan eksekusi dengan alasan kondisi kesehatan kliennya sedang menurun. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima kejaksaan, kondisi kesehatan Arifin hingga saat ini masih belum pulih.

Kendati demikian, Ansari menegaskan bahwa Kejari Bandung tetap berkomitmen melaksanakan putusan pengadilan demi memberikan kepastian hukum.

“Dalam waktu dekat, jika kondisi memungkinkan, kami akan melakukan eksekusi secepatnya,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tetap menjadi kewajiban jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Arifin Ajukan Peninjauan Kembali (PK)

Sementara itu terpidana Arifin mengajukan peninjauan kembali(PK) atas vonis 10 bulan terhadapnya.

Sidang digelar di Ruang Anak PN Bandung yang dihadiri oleh pihak pemohon PK yang diwakili oleh penasehat hukumnya Tomson Panjaitan S.H., dan pihak pemohon jaksa dari Kejari Bandung selaku termohon.

Tomson menyatakan kliennya terpidana 10 bulan Arifin Gandawujaya (79) mengajukan PK

“Alasannya, kami melihat ada kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap klien kami, seharusnya dalam perkara surat palsu bukan klien kami Arifin yang dihukum, karena dia tidak pernah mengunakan apalagi membuat, maka kita mengajukan PK dengan harapan Pak Arifin dapat keadilan,” ujar Tomson usai sidang PK Senin (9/11/2026) .

Dikatakan Tomson, Kejaksaan sebenarnya telah berupaya melakukan eksekusi terhadap Arifin sebanyak tiga kali.

Namun, upaya tersebut belum berhasil karena kondisi kesehatan terpidana dinilai tidak memungkinkan untuk menjalani eksekusi.

Sementara itu, Arifin Gandawijaya melalui tim penasihat hukumnya Tomson Panjaitan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sidang permohonan PK tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026). Namun, Arifin tidak hadir langsung dengan kursi roda dalam persidangan.

Penasihat hukum Arifin, Tomson Panjaitan, menyampaikan bahwa ketidakhadiran kliennya disebabkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan.

Dalam dokumen resume permohonan PK yang disampaikan tim penasihat hukum, Arifin Gandawijaya mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/PID/2026 tertanggal 3 Juli 2026. Permohonan tersebut diajukan melalui tim penasihat hukum dari kantor Tomson Panjaitan, S.H. & Associates.

Persoalkan Surat Pernyataan dan Dokumen PPJB

Berdasarkan dokumen permohonan PK, perkara yang menjerat Arifin berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam pembuatan dan penggunaan dokumen, termasuk Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 7 tertanggal 15 April 2015. Dalam resume permohonan PK, tim penasihat hukum mempersoalkan sejumlah fakta dan penilaian hukum yang menjadi dasar putusan sebelumnya.

Salah satu hal yang disoroti adalah keberadaan dokumen asli serta keterangan mengenai proses pembuatan dan penandatanganan surat yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

Tim penasihat hukum juga menguraikan alasan permohonan PK dengan mendalilkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya. Dalil tersebut merupakan argumentasi pihak pemohon PK yang masih harus dinilai melalui proses peradilan.

Penulis/Editor: Yono