PROGRESIF JAYA

suara kita bersatu

BERITA UTAMA NASIONAL

Daripada Ngurusin Badak, Penuhi Dahulu Janji Kampanye Oktober 2024

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kritik tersebut tidak hanya menyangkut aspek konservasi, tetapi juga merembet pada persoalan janji kampanye pada Pemilihan Presiden 2024.

Wacana tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam taklimat media Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Alasan yang dikemukakan adalah melindungi Badak Jawa dari risiko bencana alam, khususnya ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Namun, gagasan tersebut langsung ditolak warga, musisi, hingga pemerintah daerah.

Salah satu kritik paling tajam datang dari musisi Dj Donny. Melalui akun media sosialnya pada Minggu (15/11/2026), ia mengingatkan kembali janji kampanye yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo.
“Daripada mengurus badak, lebih baik Babeh Hasyim mengurus dahulu janji kampanye yang katanya akan memberikan tambahan gaji sebesar Rp2 juta per bulan selama 13 bulan, termasuk tunjangan hari raya, bagi seluruh guru di Indonesia, termasuk guru honorer dan guru pesantren, yang disebut akan dimulai sekitar Oktober 2024,” tulis Dj Donny.

Pernyataan itu kemudian menyebar luas di media sosial. Sejumlah unggahan di Threads ikut mengulang kritik yang sama, yakni mendesak agar janji tambahan gaji guru dipenuhi terlebih dahulu sebelum pemerintah memikirkan pemindahan Badak Jawa.

Jangan Jadikan Konservasi sebagai Proyek

Pengamat kebijakan publik menilai polemik ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap janji politik.

“Persoalan ini bukan soal badak semata. Masyarakat melihat adanya jarak yang lebar antara janji kampanye dan realisasi kebijakan. Ketika janji yang menyangkut kesejahteraan guru belum tuntas, wajar jika kebijakan baru yang berskala besar langsung dicurigai sebagai proyek,” ujar pengamat kebijakan publik tersebut.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menyampaikan laporan terbuka mengenai janji kampanye yang pernah disampaikan. Jika janji tersebut belum dapat dipenuhi, pemerintah wajib menjelaskan alasannya secara jujur, lengkap dengan jadwal dan anggarannya.

“Janji kampanye bukan sekadar slogan. Janji itu adalah kontrak moral dengan rakyat. Jika tidak ditepati, pemerintah tidak boleh berharap publik percaya pada kebijakan berikutnya, termasuk kebijakan konservasi,” katanya.

Pengamat konservasi juga menilai wacana relokasi Badak Jawa tidak dapat diputuskan secara terburu-buru.

“Pemindahan satwa langka bukan sekadar memindahkan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu menyangkut daya dukung habitat, ketersediaan pakan, risiko penyakit, stres pada satwa, serta kesiapan petugas di lokasi baru,” ujar pengamat konservasi tersebut.

Ia menegaskan, opsi yang lebih masuk akal adalah memperkuat perlindungan di habitat asli.

“Perkuat Ujung Kulon. Tambah jumlah penjaga hutan, perketat patroli dari pemburu, dan perbaiki mitigasi tsunami. Pemindahan seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan pilihan pertama,” tuturnya.

Pandangan itu sejalan dengan kritik Dj Donny yang mempertanyakan arah kebijakan setelah badak dipindahkan.

“Dulu hutan dibilang tidak produktif, lalu menjadi tambang. Kemudian laut dibilang tidak terurus, lalu dijadikan proyek reklamasi. Sekarang Ujung Kulon dibilang berbahaya untuk badak, lalu badaknya mau disingkirkan,” kritik Dj Donny.

Ia pun mengajukan pertanyaan yang kini banyak dikutip warganet: “Setelah badak dipindahkan, Ujung Kulon mau dijadikan apa? Mau dibuka untuk siapa?”

Pemerintah Daerah Menolak

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, secara tegas menolak wacana pemindahan tersebut. Ia meminta rencana itu dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan para ahli sebelum direalisasikan.

Menurut Iing, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Hewan tersebut sudah menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pandeglang.

“Saya secara pribadi menolak rencana tersebut. Badak Jawa itu ikon Kabupaten Pandeglang. Kalau Badak Jawa dipindahkan, secara otomatis ikon dan kebanggaan kami ikut hilang,” kata Wabup Iing, Sabtu (14/11/2026) lalu.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan disebut membela gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa tersebut. Wacana ini masih memerlukan kajian ilmiah dan persetujuan dari kementerian terkait sebelum dapat dilaksanakan.

Dua Tuntutan Publik

Dari polemik ini, publik mengajukan dua tuntutan yang jelas.

Pertama, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka status janji tambahan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan selama 13 bulan. Publik ingin mengetahui apakah janji tersebut sudah berjalan, tertunda, atau batal.

Kedua, pemerintah diminta menghentikan wacana relokasi Badak Jawa hingga ada kajian ilmiah yang transparan dan melibatkan ahli konservasi, masyarakat adat, serta pemerintah daerah.

Pengamat kebijakan publik menutup komentarnya dengan peringatan keras.

“Jika pemerintah ingin dipercaya dalam urusan lingkungan, pemerintah harus terlebih dahulu dapat dipercaya dalam urusan janji. Jangan sampai rakyat merasa bahwa badak lebih diurus daripada guru yang mendidik anak bangsa,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Hashim Djojohadikusumo belum memberikan tanggapan atas kritik mengenai janji kampanye tersebut.

Editor: Hendy

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *