Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Ketahanan Pangan yang digelar di Posko Presisi Mabes Polri, Jakarta Selatan.

progresifjaya.co id, JAKARTA – Mabes Polri memutuskan skema teknis Program Ketahanan Pangan versi Polda Jawa Barat (Jabar) sebagai role model penerapan ekosistem pertanian secara nasional, terutama untuk penyediaan komoditas jagung pakan ternak. Keputusan ini terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Ketahanan Pangan yang digelar di Posko Presisi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Februari 2026.

Bertindak sebagai pimpinan rakor adalah Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo yang juga Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Turut hadir juga secara luring dalam rakor yakni Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia mengikuti jalannya rakor secara daring.

Diungkapkan oleh Brigjen Pol Langgeng Purnomo dalam rakor, langkah keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, di mana Indonesia tercatat mampu menekan impor jagung pakan ternak.

Dari hasil analisa dan evaluasi (Anev) kinerja tahun lalu, Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga sudah mengambil langkah untuk penguatan konsolidasi dan kolaborasi dengan melaksanakan rakor bersama para pihak terkait. Upaya penguatan yang dilakukan itu sangat diharapkan menimbulkan efek yang bisa memuluskan implementasi dari strategi kerja tahun 2026 yang sudah disiapkan.

“Rumusan strategi yang disiapkan untuk tahun 2026 itu salah satunya adalah menjadikan Jawa Barat sebagai barometer. Polda Jawa Barat membuktikan skema teknis Program Ketahanan Pangan yang dibuat sudah berhasil dengan memakai pola pendampingan sebagai teknis penerapannya. Wilayah Nagreg dan Ciamis jadi titik bukti keberhasilan dari skema tersebut,” papar Brigjen Pol Langgeng dengan spesifik.

Pola pendampingan yang disebutkannya sebagai teknis implementasi Program Ketahanan Pangan dimaksudkan itu adalah pengambilan posisi yang cerdas sebagai jembatan yang menghubungkan antara kelompok petani dengan pihak pemberi modal usaha.

“Kendala klasik usaha para petani, kan permodalan. Nah, ini yang pecahkan oleh Polda Jawa Barat sebagai bagian teknis dari implementasi program. To become an effective bridge for farmers to solve problems that hinder the movement of the wheels of business. So good. That’s a think smart to behave,” kata Brigjen Pol Langgeng melontarkan pujiannya.

Terhadap keberhasilan implementasi program yang sudah dibuat itu, lanjut Brigjen Pol Langgeng, Polri kemudian bikin rumusan pengembangannya dengan menggandeng Himbara untuk berkolaborasi. Kesepakatan konsolidasi pun didapat, di mana Polri kembali jadi jembatan untuk
memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diajukan oleh kelompok tani.

Dan sebagaimana sudah dikatakan oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, terus Brigjen Pol Langgeng, BRI sudah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian di tahun 2026, termasuk juga untuk ekosistem jagung yang jadi poros utama pergerakan dari Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat.

Skema Penekanan Proporsional

Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo yang juga Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Implementasi Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat yang diakui berhasil ini juga terancang matang dengan skema penekanan yang proporsional dan jadi skeletal atau kerangka dari program.

Sebagai contoh, jika bahasan keberhasilan implementasi program di awal narasi berada di area hulu, kini bahasannya kita pindahkan ke area hilir. Di area ini, bahasan keberhasilan implementasi bisa dilihat dari stabilitas harga dan mandul dan ompongnya permainan harga para tengkulak terhadap para petani.
Penyerapan hasil panen dijamin bisa dapat harga yang menguntungkan berkat jalinan kerja sama kualitas bohay yang terjaga dengan Perum Bulog.

Jadi intinya, para petani di area hilir dijamin tetap aman karena skema penekanan program sudah dirancang proporsional untuk jadi skeletal yang kuat untuk menahan beban ekspetasi dari Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat.

Terlebih Surat Dinas Internal Bulog per 12 Januari 2026 sudah terbit dan bisa menjadi acuan. Untuk target pengadaan jagung cadangan pemerintah sudah dipatok 1 juta ton dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami di hilir adalah menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian sampai di angka Rp6.400 per kilogram, lho,” jelasnya lagi.

Doping 4 Formula Paten

Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Pol Fadly Samad secara terpisah juga memberikan informasi rinci tentang “dapur pacu” Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat yang kini sudah menjadi role model nasional.

Dia memaparkan, kondisi ketahanan pangan nasional yang stabil dan terjaga aman itu adalah titik tujuan yang ingin dicapai. Karenanya, butuh formula paten dengan daya kecepatan super yang bisa mendorong laju supaya meluncur cepat dan mulus untuk tiba di titik tujuan.

“Agar bisa melaju cepat dan mulus hingga tiba di titik tujuan, kita sudah racik 4 formula sebagai media dopingnya. Pertama adalah Formula CSR dan pemodal tanpa bunga yang udara programnya bernama ‘Keroyok Bareng Rame-rame’. Konsep dari formula ini adalah satu Polsek mengelola dua hektare lahan,” jelas Kombes Pol Fadly merincikan.

Berikutnya lagi adalah formula dengan title pinjaman melalui Primkopol sistem bagi hasil atau bunga sangat rendah sebesar 1,5% . Formula bantuan ini tidak berbentuk uang tunai, namun berwujud kebutuhan riil pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat mesin pertanian (alsintan).

Kemudian formula ketiga yang diracik jadi pendorong buat memfasilitasi program KUR berjalan maksimal di tingkat petani. Terakhir adalah formula dengan kemasan pemanfaatan lahan tidur milik PTPN dan Perhutani memakai skenario pinjam manfaat yang pengelolaannya dilakukanya bersama dengan kelompok tani. (Bembo)