progresifjaya.co.id, BANDUNG – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kerjasama dengan media massa sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ir. M.Q. Iswara melaksanakan pertemuan dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB).

Kegiatan ini dihadiri para jurnalis dari berbagai media online, televisi dan cetak di Kota Bandung yang berlangsung di Hotel Horison Bandung, Jumat (10/10/2025).

Pada kesempatan dan suasana yang penuh keakraban dengan para jurnalis, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir.M.Q Iswara mengungkap perlunya sinergi antara pihak DPRD dengan insan pers dalam menjaga transparansi dan mengawal pembangunan menuju “Jabar Istimewa”.

Menurutnya, media jadi kekuatan utama dalam mengawal kebijakan oublik. Penting peran media dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital.

“Fungsi media sangat penting karena masyarakat kini sangat cepat menyerap informasi. Satu judul atau caption bisa langsung membentuk opini publik tanpa membaca isi berita secara utuh. Tapi saya percaya media profesional seperti Jurnalis Hukum Bandung (JHB ) tahu mana informasi yang benar sehingga dapat menjadi penjernih informasi,” ujar Ir.M.Q Iswara.

Oleh karena itu, Iswara mengharapkan kolaborasi yang erat antara DPRD Jabar dan jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum Bandung (JHB). Ia meminta media tidak hanya memberitakan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Teman-teman JHB bisa membantu kami di pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun di DPRD Jawa Barat. Bisa membantu memberitakan, mengedukasi, dan mengawal program-program pembangunan,” ajaknya.

Pada kesempatan ini, Iswara juga mengungkapkan soal pemotongan anggaran daerah hingga 24,7 persen oleh pemerintah pusat.

“Dan para gubernur se-Indonesia telah mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pemotongan tersebut. Gubernur sempat menggeruduk Kemenkeu karena pemangkasan tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Ir. M.Q Iswara menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan program stimulan tambahan untuk daerah, meski kriteria dan teknis pelaksanaannya belum diumumkan secara resmi.

Lebih lanjut dikatakan, Iswara, DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah mempercepat pembahasan Rencana Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Sementara Tahun 2026.

“Kami berharap pembahasan bisa rampung sebelum pertengahan November agar bisa masuk dalam APBD 2026,” harapnya.

Iswara mengaku optimistis pembangunan Jawa Barat tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal, transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang harus menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono atau Bang Yono, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara silaturahmi ini.

Ia menyatakan komitmen JHB untuk menyebarluaskan informasi dan program-program DPRD Jabar, khususnya yang berada di bawah kinerja Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. MQ Iswara.

‎“Marilah kita mengawal dan menyebarluaskan informasi melalui pemberitaan terkait program DPRD Jabar. Program-program tersebut akan kita dorong, dukung, dan sosialisasikan,” kata Yono.
‎
‎Dia menegaskan bahwa JHB yang banyak memberitakan masalah hukum akan mengambil peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan, JHB akan berkontribusi agar pemerintahan di Jawa Barat, termasuk penegakan hukum, dapat berjalan dengan baik.

“Dengan pertemuan ini, mudah-mudahan hubungan kami dengan DPRD Provinsi Jawa Barat makin erat. Kami berharap dapat lebih mudah mengakses berita-berita dan sosialisasi program yang harus sampai ke pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (Tis Ngkong)