Baru sebulan lebih Purbaya menjabat sebagai bendahara negara sudah berani membongkar kasus-kasus yang selama ini tidak diketahui publik.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Banyak yang khawatir keterbukaan dan ceplas ceplosnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan dibungkam oleh pihak-pihak m yang merasa terganggu dan juga terlibat dalam skandal korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau kementerian maupun kelembagaan lain. Pasalnya, baru sebulan lebih Purbaya menjabat sebagai bendahara negara itu, dia sudah berani membongkar kasus-kasus yang selama ini tidak diketahui publik.

Memang sejak dilantik Prabowo menjadi Menkeu, ekonom Purbaya selalu menerapkan transparansi. Semuanya terbuka dan dibuka ke publik isi bero masalah keuangan negara. Ia menganggap publik harus tahu dan tidak ada rahasia-rahasia dibalik anggaran besar yang dikelolanya. Borok-borok Ditjen Pajak dan Bea Cukai disampaikan ke publik.

Bahkan Purbaya membuka hot line pengaduan langsung dari masyarakat mengenai kinerja kedua direktorat yang menangani pemasukan keuangan negara tersebut. Hasilnya, sungguh mencengangkan, pengaduan masyarakat mengenai kinerja dua Ditjen itu banyak masuk dan tanpa tedeng aling-aling Purbaya langsung membukanya ke publik. “Penangkapan besar-besaran akan dilakukan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenangnya,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Purbaya selalu terbuka kepada jurnalis dalam setiap langkah kerjanya. Semua pertanyaan pers selalu ditanggapi dan dijawab dengan lugas, berseloroh dan juga tertawa. Bahkan dalam satu kesempatan wartawan disuruh terus bertanya kepada Dirjen Bea Cukai sampai yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Artinya semua aparatnya harus terbuka dan kinerjanya mesti diketahui publik. “Jangan hanya laporkan yang baik-baik saja, yang tidak baik juga mesti dikasih tau,” kata Purbaya dalam satu kesempatan.

Yang paling krusial masalah keuangan negara adalah ratusan triliun ‘mengendap’ di Bank Indonesia. Purbaya langsung menggelontorkannya sebagian duit tidur itu sebesar Rp 200 teriliun ke himpunan bank-bank milik negara (Himbara) untuk disalurkan kepada para pengusaha sebagai tambahan modal guna memulihkan perekonomian masyarakat. Belakangan terungkap pula ada data bahwa dana pemerintah pusat sebesar Rp 285,6 triliun mengendap dalam bentuk deposito berjangka di berbagai bank komersial. Naik hampir Rp 80 triliun dibanding tahun sebelumnya. “Uang apa itu?” tanya Purbaya yang dijawabnya sendiri ia akan investigasi hal tersebut.

Yang membuat publik makin tercengang bukan hanya jumlahnya, tapi juga sikap diam di internal kementerian sendiri. Purbaya sebagai orang nomor satu dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara pun masih samar mengetahuinya. “Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” katanya, seolah menyindir adanya tembok sunyi di tubuh Kemenkeu.

Pernyataan Purbaya itu tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan di jantung sistem keuangan negara. Apalagi ketika Purbaya menegaskan, secara sistem, setiap dana pemerintah seharusnya memiliki kode identifikasi tersendiri di sistem perbankan. Artinya, tak ada alasan untuk tidak tahu. Kalau dana sebesar ratusan triliun rupiah bisa di deposito tanpa penjelasan. Ini berarti ada yang salah urus atau disengaja.

Dalam logika seorang bendahara negara, apa yang terjadi itu bukan hanya janggal, tapi secara finansial merugikan. “Kan saya ngutang,” ujar Purbaya.

Negara menerbitkan surat utang (obligasi) dengan bunga tinggi, sementara sebagian uangnya malah disimpan di deposito dengan bunga rendah. Selisih bunga itu berarti kerugian karena kebodohan, atau karena permainan. Sederhana tapi fatal, pemerintah membayar bunga mahal kepada investor, sementara uang yang sama justru ‘tidur’ di bank-bank komersial.

Purbaya sendiri tampak sadar arah kecurigaan publik. Ia menegaskan bahwa investigasi internal telah diperintahkan, termasuk penelusuran menyeluruh atas semua simpanan di bank komersial yang tercatat atas nama pemerintah pusat. “Yang penting, saya ingin tahu siapa yang taruh uang itu, dan siapa yang menikmati bunganya,” ujarnya tegas.

Meski Purbaya telah memerintahkan investigasi penuh, namun jalan menuju transparansi tak akan mudah. Audit internal bisa terbentur loyalitas birokrasi. Audit eksternal BPK bisa tersandera prosedur dan politik. Sementara publik menunggu, bunga deposito itu terus berputar dan entah ke kantong siapa. Dalam situasi seperti ini, kejujuran pejabat menjadi barang paling langka. Seperti yang disindir Purbaya sendiri:
“Kalau saya tanya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu.”

Sebenarnya kasus dana ‘nganggur’ Rp 285,6 triliun ini bukan sekadar soal angka. Hal ini membuka luka lama tentang bagaimana uang rakyat dikelola, disembunyikan, dan mungkin dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tahu celah sistem. Jika Purbaya benar-benar serius menelusurinya, maka ini bisa menjadi uji integritas terbesar dalam sejarah pengelolaan keuangan publik pasca-reformasi.

Namun jika berhenti tanpa tindak lanjut, publik akan tahu bahwa dana deposito pemerintah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak rahasia gelap keuangan negara yang sengaja tak dibangunkan. Tapi tampaknya publik yakin dengan integritas Purbaya yang selalu transparan dalam mengelola keuangan negara. Perkara harta karun duit negara yang mengendap di berbagai bank komersial akan dibuka ke publik dalam waktu tidak terlalu lama. Percayalah!

Editor: Isa Gautama