BERITA UTAMA MEGAPOLITAN POLITIK

Unsur Parpol dan Komunitas Disabilitas Jakarta Diberikan Wawasan dan Pemahaman Tentang UU Bidang Politik

Plt Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat Dirhamul Nugraha saat membuka kegiatan peningkatan pemahaman UU bidang Politik di Ruang Ali Sadikin, Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (23/10/2025). (ist)

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Sebanyak seratus orang peserta berasal dari unsur partai poilitik (parpol) dan Komunitas Disabilitas mengikuti Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik gelaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) Jakarta Barat, yang berlangsung di Ruang Ali Sadikin, Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten terdiri dari Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) Akbar Ali dengan materi terkait “Arah Kebijakan Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan”.

Sementara penasehat senior Laboratorium Indonesia 2045 Andi Widjajanto menyampaikan materi “Pasang Surut Demokrasi dan Partai Politik” serta Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dengan materi “Peran Masyarakat Sipil dalam Pendidikan Politik”.

Plt Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasuban Kesbangpol) Jakarta Barat, Dirhamul Nugraha menuturkan, kegiatan yang pesertanya berasal dari unsur partai politik serta Komunitas Disabiltas Jakarta dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang UU bidang politik khususnya UU Pemilu.

Plt Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat, Dirhamul Nugraha bersama sejumlah narasumber dan peserta peningkatan pemahaman UU bidang politik (ist)

“Semoga lewat kegiatan kedepannya diharapkan penyelenggaraan pemilu lebih baik serta dapat berjalan lancar, demokratis dan kondusif. Yang jelas tujuannya sebagai langkah untuk mendorong pemahaman dan kesadaran bagi peserta tentang cara berdemokrasi yang baik sesuai dengan nilai-nilI Pancasila dan UUD 1945,” ujar Dirhamul Nugraha.

Di sisi lain, Dirham menuturkan, pelaksanaan pemilu dan pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjadi wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

“Menyikapi hal tersebut diperlukan sinergitas antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik serta seluruh elemen masyarakat,” katanya menjelaskan.

Dirham menambahkan, kegiatan ini memiliki nilai sangat strategis menuju perbaikan kualitas pemilu dan sistem politik untuk pemilu yang bermartabat.

“Mengingat kegiatan ini sebagai wahana diskusi dan bertujuan agar dapat berinteraksi positif dengan semua pihak dalam menjaga iklim politik Jakarta Barat yang kondusif,” pungkasnya

Penulis/Editor : Asep Sofyan Afandi

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *