progresifjaya.co id, JAKARTA – Insiden tragis bocah SD bunuh diri lantaran faktor ekonomi menimbulkan adanya lapisan masalah yang lebih kompleks melibatkan ketidakadilan data dan mentalitas masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan tidak akan sukses jika hanya mengandalkan kucuran dana tanpa perbaikan basis data yang valid dan adanya kepedulian sosial di masyarakat sekitar terutama para perangkat terbawah mulai dari RT, RW hingga kepala desa atau lurah.

Ketidaksinkronan data pemerintah terhadap warga miskin adalah masalah klasik yang menyebalkan. Kekacauan data ini membuat profil penerima bantuan menjadi bias, di mana mereka yang terdata belum tentu masuk kategori miskin ekstrem yang sesungguhnya membutuhkan.

Banyak contoh di daerah, banyak data bantuan untuk warga miskin ternyata jatuh ke tangan warga dengan profesi yang sebenarnya tidak berhak seperti punya mobil, motor, miliki emas berjejer di pergelangan tangan bahkan kontrakan. Namun ironisnya, pelaku manipulasi data dan penerima bantuan tidak mendapatkan sanksi pidana yang setimpal.

Padahal dampak sosial dan juga mental suatu keluarga miskin ekstrem bisa sangat terganggu. Ini yang terjadi pada bocah SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Insiden tragis ini mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo.

Melalui Juru Bicara Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk memperketat pemantauan terhadap kelompok rentan. Langkah proaktif ini ditegaskan sebagai upaya konkret mencegah terulangnya insiden tragis siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring, dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk, atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” kata Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Prasetyo menekankan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terjebak dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah wajib menjemput bola untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari intervensi bantuan sosial maupun pemberdayaan.

“Kami memastikan kalau pun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan terutama yang paling bawah sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Prasetyo.

Saat ini, Mensesneg telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Insiden di NTT tersebut kini menjadi katalisator bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendataan nasional.

“Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh, masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,” ucap Prasetyo.

Seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun).

Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:

“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya karena ibundanya, yang merupakan orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.

Editor: Hendy