progresifjaya.co.id, JAKARTA – Lagi-lagi ada hakim yang ditangkap KPK lantaran terlibat suap Rp 850 juta sebagai kelancaran eksekusi sebidang tanah di Depok, Jawa Barat.

Tak tanggung- tanggung, justru yang ditangkap KPK itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta seorang Juru Sita.

Mereka ditangkap pada Kamis malam. Dari tangan tersangka disita uang sebesar Rp 850 juta yang dikemas didalam dua buah kardus.

Uang tersebut diberikan pihak pemohon eksekusi agar eksekusi tersebut segera dilaksanakan agar lahan sengketa itu bisa segera dibangun sebagai sarana bisnis.

Selain dua hakim dan Juru Sita, KPK juga menahan pemberi suap.

Atas kejadian yang memalukan serta mencoreng wajah Mahkamah Agung RI, berbagai komponen masyarakat meminta agar sebaiknya pemerintah membatalkan rencana kenaikan gaji hakim sebesar 250 persen. Sebab kenaikan gaji itu sedianya dimaksudkan untuk kesejahteraan para hakim, agar tidak lagi melakukan perbuatan tidak terpuji, seperti menerima suap,dan gratifikasi, tapi nyatanya masih banyak oknum hakim yang masih doyan uang haram.

“Jadi percuma pemerintah menaikkan gaji hakim. Gak ada gunanya, toh banyak hakim yang masih melakukan perbuatan tercela. Kasus Ketua dan Wakil Ketua PN Depok ini, sudah jelas jelas sangat memalukan. Jadi baiknya menurut saya gak perlu gaji hakim dinaikkan,” ujar Syriful Alam, seorang advokat senior di Jakarta.

“Mungkin moral, ahlak dan iman para hakim ini sudah banyak yang tak digunakan. Mereka taunya hanya duit dan duit karena ingin cepat kaya, dan punya rumah mewah, mobil mewah, sehingga mereka melupakan etika dan moral. Makanya para oknum hakim ini banyak yang gelap mata, main sikat meski itu duit haram. Kejadian di Depok ini kan sangat memalukan. Masak sekelas ketua dan wakil ketua PN Depok ditangkap hanya karena uang Rp 850 juta. Saya himbau pemerintah meninjau ulang untuk menaikkan gaji hakim, ” papar seorang anggota LSM di Jakarta Barat.

Pada intinya masyarakat ditanah air mengaku sangat kecewa dengan peristiwa di PN Depok. Masyarakat marah rencana pemerintah menaikkan gaji hakim yang sangat besar, padahal selama ini gaji dan tunjangan hakim dinilai sudah cukup besar. Masyarakat menilai, meski gaji hakim dinaikkan satu miliar perbulan hal itu tidak menjamin mereka tidak akan menerima suap.

Sebab ujar salah seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Banten, seseorang yang memang bermental bobrok, tidak akan berhenti melakukan perbuatan tercela, meski gajinya puluhan miliar .

“Ini intinya tergantung kepada mental dan keimanan serta ahlak seorang hakim, apakah dia punya rasa takut dan malu, atau sebaliknya, semua aturan dia langgar demi memuaskan nafsu serakahnya,” katanya.

Kejadian hakim Depok ini, justru mencoreng dan melawan himbauan Ketua Mahkamah Agung yang setiap hari suara rekamannya diputar di semua kantor pengadilan dengan himbauan agar hakim dan panitera serta seluruh jajaran di pengadilan tidak menerima suap, dan gratifikasi.

Rekaman suara Ketua MA tersebut dikumandangkan tiga hingga empat kali dalam sehari, namun hasilnya tetap nihil dan hakim masih berani menerima suap. (Zul)