Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor mobil dari India memunculkan ‘gorengan’ spekulasi ada perbedaan pendapat di internal Partai Gerindra.

Tapi hal ini langsung dibantah keras oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Menurutnya, pernyataan menunda Sufmi Dasco itu tidak bersifat menentang. Justru itu menjadi upaya terbaik Sufmi Dasco untuk mencari opsi dan solusi alternatif di tengah sorotan publik.

Dikatakan oleh Adi, Sufmi Dasco sejatinya sedang menjalankan peran strategisnya sebagai komunikator yang menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.

Sosok Sufmi Dasco, lanjutnya, adalah sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan saat ini dirinya itu sedang berupaya mencari jalan tengah agar kebijakan pemerintah tetap berjalan dan resistensi di masyarakat juga bisa diredam.

“Fungsi Sufmi Dasco selama ini adalah bridging yang bagus buat mengomunikasikan kepentingan eksekutif dan legislatif. Dia adalah sosok yang komunikatif dan mencari solusi yang bisa diterima banyak pihak,” kata Adi Prayitno, Selasa, 24 Februari 2026.

“Sikapnya itu juga adalah representasi dari sikap DPR terhadap isu politik yang berkembang. Bukan sikap partai atau arahan langsung dari Presiden Prabowo. Cuma perkara biasa hal semacam ini,” imbuh pria yang juga merangkap sebagai Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta ini.

Dikatakannya juga, pernyataan penundaan itu lebih tepat dinilai sebagai upaya Sufmi Dasco untuk mencari formula yang paling pas agar kebijakan dimaksud tak hanya masuk akal bagi pemerintah, namun juga bisa diterima oleh persepsi publik.

“Solusi yang dicari adalah titik temu. Dari segi kepentingan eksekutif dianggap masuk akal, dari segi persepsi publik juga bisa dihentikan resistensinya. Yang jelas, ada upaya Sufmi Dasco untuk mencari formula dan titik temu yang bisa diterima semua kalangan,” ujarnya lagi.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sudah menyatakan bahwa dirinya sudah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor105 ribu unit mobil operasional asal India, untuk program Koperasi Merah Putih.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk menunda dulu. Soalnya Presiden masih di luar negeri,” terang Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan membahas detail rencana impor kendaraan tersebut usai kunjungan kerjanya luar negeri.

Presiden juga akan terlebih dulu menanyakan kesiapan perusahaan otomotif dalam negeri. Apakah bisa memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih atau tidak.

“Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” Sufmi Dasco berujar.

“Makanya kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” tambahnya.

Jadi Sorotan

Rencana pemerintah untuk mengimpor unit kendaraan dari India memang sudah jadi sorotan belakangan ini. Kebijakan ini muncul dalam dinamika hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan India, khususnya setelah ada kesepakatan resiprokal terkait tarif ekspor-impor.

Rencana impor ini disebut-sebut juga berkaitan dengan upaya Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara di India.

Sebagai imbal balik, Indonesia akan memberikan kemudahan akses bagi produk manufaktur India masuk ke pasar domestik.

PT Agrinas saat ini sudah menyusun rencana untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Impor tersebut meliputi 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. (Bembo)