progresifjaya.co.id, JAKARTA – Ternyata manfaat makan bergizi gratis atau MBG banyak dirasakan oleh kalangan elit dan pejabat-pejabat politik bukan untuk anak-anak dan keluarga. Setidaknya itulah hasil survei Policy Research Center atau Porec baru-baru ini. Untuk diinformasikan, Policy Research Center (Porec) merupakan lembaga riset independen yang fokus pada kajian kebijakan publik.

Menurut survei Porec, 88,5% manfaat dari program MBG dinilai mengalir ke elit dan pejabat-pejabat politik. Rinciannya, 44,5% -nya kepada elit dan pejabat politik serta mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-nya 44%.

Yang menyedihkan hanya 6,5% manfaat yang diterima oleh anak-anak, keluarga, ibu hamil dan para guru.

Padahal mereka adalah target utama dari program MBG. Ini berbanding terbalik dengan apa yang digembor-gemborkan oleh penguasa saat ini jika MBG diklaim sukses. Nyatanya, hanya segelintir nilai manfaat yang diterima oleh anak-anak bangsa.

Dan yang lebih menarik lagi, Riset Porec juga menyebutkan 87% menganggap MBG rawan korupsi. Dan 80% meminta agar MBG segera dihentikan.

Tak hanya itu, sekitar 79% responden menilai kualitas makanan sengaja dikurangi, dan 76% menilai makanan tidak sebanding dengan anggaran.

Suara-suara dari penerima manfaat langsung menggambarkan realitas pahit di balik piring makanan anak-anak. Seorang responden dari kalangan wirausaha membongkar modus manipulasi anggaran yang terjadi.

“Justru banyak yang dikorupsi. Mereka beli bahan baku di harga grosir, tagih ke pemerintah harga eceran,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh seorang Ibu Rumah Tangga yang melihat langsung rendahnya kualitas gizi yang diberikan. “Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa,” tuturnya.

Bahkan, seorang ASN memberikan kesaksian bahwa protes warga tidak pernah digubris: “Semakin bulan, semakin mengenaskan menunya. Tapi kalau protes, tidak ada yang mau dengar,” ujarnya.

Laporan ini juga menyoroti bagaimana SPPG yang berjumlah 24.738 dapur per Maret 2026 diduga kuat dikuasai oleh jaringan elit politik dan ekonomi. Sebabnya, pelaksana dan pengawas berada dalam satu lingkaran kepentingan yang sama, mekanisme pengawasan pun menjadi mandul atau tumpul.

“Sistem penyerapan anggaran sering dimarkup kongkalikong antara kepala dapur dan koordinator wilayah,” jelas seorang responden wirausaha lainnya dalam laporan tersebut.

Krisis kepercayaan ini semakin diperparah dengan absennya lembaga audit independen, sebagaimana ditegaskan oleh seorang responden mahasiswa: “Tidak ada lembaga yang mengaudit, dan suara masyarakat yang mengkritisi MBG selalu dibungkam,” masih mengutip laporan tersebut..

Ini artinya, ada penolakan yang tegas terhadap program yang menelan anggaran 335 triliun rupiah ini.

Tim peneliti Porec menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah struktural kekuasaan.

“Kebijakan yang tertutup, top-down, dan dipaksakan telah membuat program MBG cenderung hanya menguntungkan kelas penguasa dan pemilik dapur, sementara semakin menjauh dari tujuan utamanya,” tulis tim peneliti dalam laporan tersebut.

Setidaknya MBG harus direformasi menyeluruh karena kebijakan yang top down atau elitis. Model SPPG yang jaringan politik, negara yang tidak transparan dan absennya mekanisme akuntabilitas yang nyata di republik ini.

Sudah saatnya pemerintah untuk mendengarkan opini publik. Apalagi yang berbasis survei dan data ilmiah. Jangan menganggap kritik sebagai ancaman tetapi sebaliknya dianggap sebagai masukan untuk menjadikan program ini menjadi semakin baik ke depannya. (Red)