progresifjaya.co.id, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah Lebaran 1447 Hijriah, meski tren lonjakan pencari kerja diprediksi tetap terjadi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta kini mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka. Namun, dia memberikan catatan agar para pendatang melengkapi diri dengan aspek administrasi dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja Jakarta.

“Saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi. Tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi, dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya,” ujarnya di Balai Kota, akhir pekan (21/3/2026) kemarin.

Pramono mengakui daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional masih kuat, sehingga potensi lonjakan kaum urban pasca-mudik menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pemprov DKI memproyeksikan adanya ribuan pendatang baru yang akan mencoba peruntungan di berbagai sektor industri ibu kota.

Menurutnya, ketiadaan operasi yustisi bukan berarti pengawasan melemah, melainkan pergeseran fokus pada penataan kependudukan yang lebih humanis. Dia menduga lonjakan arus masuk orang ke Jakarta tahun ini akan tetap signifikan di tengah upaya kota bertransformasi menjadi pusat ekonomi global.

“Kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta,” pungkas politisi partai PDI Perjuangan tersebut.

Editor: Fari. K