progresifjaya.co.id, JAKARTA – pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan konsolidasi internal dengan menjadikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama. Meski anggaran program telah dipangkas dari RP 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, BGN tetap berupaya menekan biaya tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.

Kepala BGN Nanik S. Deyang pada konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (4/6), mengatakan, efisiensi anggaran menjadi agenda pertama yang dibahas dalam konsolidasi pimpinan baru lembaga tersebut.

Menurut Nanik, upaya penghematan tetap dilakukan meskipun anggaran Program Makan Bergizi Gratis telah mengalami pemangkasan. Langkah penghematan yang dimaksud tentunya tidak akan mengorbankan target jumlah penerima manfaat maupun kualitas program.

Untuk mencapai target tersebut, BGN telah menyiapkan empat langkah strategis yang akan segera dijalankan. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Kedua, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru guna menekan kebutuhan belanja investasi. Ketiga, BGN akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan, tata kelola operasional, serta kesiapan sumber daya manusia. Keempat, memperluas implementasi Program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui sejumlah alternatif skema pelaksanaan yang lebih efisien dan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk poin keempat, BGN menyiapkan berbagai skema pelaksanaan Program MBG yang lebih efisien, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan sarana komunitas, sehingga tidak perlu membangun dapur baru.

Kepala BGN, Nanik mengatakan pendekatan baru tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program. Menurut dia, pelaksanaan MBG ke depan tidak harus bergantung pada pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, terutama di daerah yang telah memiliki fasilitas yang dapat dioptimalkan.

“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” kata Nanik.

Sejak awal Program MBG diluncurkan, pengamat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial telah mengingatkan potensi adanya korupsi program dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu. Kebocoran duit negara ini sudah tampak salah satunya dalam pengelolaan dapur MBG. Banyak pihak sekolah menolak porsi jatah makanan karena isi menu tidak layak pemenuhan gizi.

Sejak awal pula pengamat menyarankan dan bahkan telah disorot pada berita yang dimuat di progresifjaya.co.id, dapur MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah. Melalui kantin sekolah maka makanan akan tersaji fresh, dan  menghindari makanan basi. Sekolah bersama komite sekolah mampu mengelola dapur MBG dengan baik.

Jika itu diterapkan, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik. Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar 15 ribu rupiah per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar 7.000 rupiah per porsi.

Apalagi pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur pendidikan. Kabupaten/Kota mengelola SD/SMP, Provinsi mengelola SMK/SMA dan pendidikan berbasis agama masih dibawah Kemenag. Pemerintah daerah bisa menjamin kemudahan dalam koordinasi sehingga tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik. Dengan cara seperti ini maka Badan Gizi Nasional hanya perlu menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan atau monitoring.

Persoalan keracunan dan standar mutu MBG jika dirunut sebagai akibat panjangnya rantai penyaluran. Penyaluran MBG melalui Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) hanya menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program mulia ini.

Langkah melibatkan kantin sekolah sebagai strategi bagus lantaran memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Editor: Hendy