progresifjaya.co.id, DEPOK – Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027, termasuk evaluasi layanan, pembahasan biaya haji, hingga penguatan sumber daya manusia.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Fauzan, mengatakan persiapan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke kantornya, Jumat (11/9/2026).

Menurut Fauzan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan progres persiapan haji sekaligus mengevaluasi pelaksanaan haji pada tahun sebelumnya.

“Ini tentunya membahas persiapan pelaksanaan haji tahun 2027. Kami sampaikan apa yang sudah menjadi progres sampai hari ini, kemudian juga evaluasi dari tahun sebelumnya,” ujar Fauzan.

Fauzan menjelaskan, salah satu tahapan yang masih berjalan adalah pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2027 melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, usulan biaya yang sebelumnya diajukan sebesar Rp107 juta telah mendapatkan perhatian dan mulai mengalami penyesuaian, meski masih terus didorong agar mendapatkan angka terbaik.

“Catatan DPR RI dari pengajuan Rp107 juta tadi sudah diperjuangkan, sudah mulai menurun, tetapi masih ingin ditekan lagi. Mudah-mudahan dapat angka terbaik, secara operasional bisa berjalan dengan lancar dan jamaah juga bisa terkendali,” katanya.

Setelah adanya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah, proses selanjutnya akan dilanjutkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam kunjungan tersebut, Fauzan menyebut Kota Depok mendapat apresiasi terkait respons pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, sejak pembentukan kantor Kementerian Haji dan pelantikan kepala kantor, Wali Kota Depok langsung memberikan dukungan berupa fasilitas gedung pelayanan.

“Depok mendapatkan apresiasi karena respons cepat dari Pak Wali Kota sejak diresmikannya Kementerian Haji, kemudian dilantiknya kami sebagai kepala kantor, beliau langsung merespons memfasilitasi keberadaan gedung ini,” ujar Fauzan.

Ia mengatakan dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan fasilitas pelayanan haji kepada masyarakat.

Meski saat ini telah menggunakan fasilitas kantor yang tersedia, Fauzan menyebut terdapat rencana pemindahan kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok ke lokasi yang lebih independen. Rencana tersebut diarahkan ke kawasan Terminal Jatijajar, tepatnya di area yang terdapat Masjid Dhuyufurrahman.

“Pak Wali sudah berharap kita diberikan kantor yang lebih independen. Rencananya di kawasan terminal Jatijajar,” katanya.

Pemindahan tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada 2027. Selain fasilitas, Fauzan juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu tantangan dalam operasional Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok.

Saat ini, kata dia, jumlah personel yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal. “Kita tipologi A, jadi idealnya 30 orang. Posisi saat ini baru tujuh orang sudah termasuk pejabatnya,” ujar Fauzan.

Menurutnya, pemenuhan SDM sedang berjalan melalui proses mutasi dari Kementerian Agama maupun instansi pemerintah lainnya. Selain itu, terdapat peluang bagi masyarakat yang belum berstatus PNS untuk mengikuti proses seleksi apabila rekrutmen dibuka di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Meski dengan keterbatasan personel, Fauzan memastikan pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. (Agus Tanjung)