progresifjaya.co.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa menteri utama di Istana Negara, untuk membahas pelaksanaan program pendidikan gratis sejak TK hingga perguruan tinggi negeri (PTN), Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung selama dua jam itu, hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir pula Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam rapat tersebut yang menjadi agenda utama adalah merancang ulang fondasi fiskal negara demi mewujudkan rencana besar Presiden tersebut.
Selepas ratas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan terobosan anyar yang langsung diinstruksikan oleh Kepala Negara. Mulai tahun 2027 mendatang, kata Mu’ti, negara resmi memperluas jaring pengaman sosial dengan menyasar anak-anak usia dini dari keluarga tidak mampu di jenjang TK.
“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” ujar Abdul Mu’ti selepas ratas, Rabu (23/9/2026).
Mu’ti merinci, selain kucuran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi prasekolah miskin, pemerintah juga memperluas distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar menjangkau seluruh murid TK dan SD secara merata. Kebijakan ini sekaligus menjadi fondasi awal dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029—mencakup satu tahun prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.
Guna menopang operasional di lapangan, Mu’ti menambahkan bahwa fleksibilitas penggunaan dana BOS kini diperluas, termasuk membolehkan hingga 20 persen porsinya dialokasikan untuk pembayaran gaji guru non-ASN di sekolah negeri.
Kendati jenjang prasekolah hingga sekolah menengah negeri relatif lebih siap digratiskan, teka-teki besar justru menggantung di level pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengakui, jajarannya masih harus merumuskan berbagai opsi kalkulasi yang paling rasional dengan kondisi kas negara. Mengingat beban anggaran yang besar, pemerintah harus memilih apakah kebijakan ini akan langsung diterapkan secara menyeluruh atau melalui skema pentahapan yang ketat.
“Justru ini kita mau rapat membicarakan beberapa opsi-opsi. Keinginan Pak Presiden tentu merupakan arahan yang sangat baik ya, beliau sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan,” ungkap Brian.
Ia menambahkan, salah satu opsi terkuat adalah memulai skema keringanan atau pembebasan biaya bagi mahasiswa baru, atau memprioritaskannya secara bertahap berdasarkan kelompok sosio-ekonomi tertentu seperti masyarakat desil 4 terlebih dahulu. “Nanti kita lihat ya, mana yang paling fit dengan kondisi fiskal kita, ruang fiskal kita,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, mandat konstitusional mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan—yang pada tahun mendatang nilainya menembus angka lebih dari Rp800 triliun—harus benar-benar diredesain ulang (redesign). Tantangannya kian kompleks karena di dalam pos keramat 20 persen tersebut, pemerintah juga harus mengakomodasi program prioritas nasional lainnya, termasuk eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah.
“Kalau APBN kan selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu… bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L ini, berapa di K/L itu? Ini diberi arahan, lakukan redesain. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” kata Suahasil.
Dalam hitung-hitungan beberapa pihak, anggaran untuk menggratiskan pendidikan ini memang lumayan gede. Menggratiskan pendidikan di level PTN saja, jika langsung diterapkan akan menghabiskan anggaran mencapai Rp91-Rp94 triliun per tahun. Karena itu, kata Suahasil, pemerintah tetap masih mencari desain paling pas untuk pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini. Terkait anggaran pendidikan MBG, Suahasil tidak menjawab tegas apakah porsi penggunaannya akan dikurangi atau tidak. “MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah,” tambahnya.
DPR RI menyambut rencana ini dengan dukungan moral yang dibarengi alarm peringatan kehati-hatian. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan, untuk tahun 2027 saja, pos anggaran khusus untuk penggratisan sekolah SD dan SMP baru tersedia di angka awal sekitar Rp5 triliun, sehingga membutuhkan konsolidasi anggaran yang luar biasa masif agar ambisi besar ini tidak pincang di tengah jalan.
Seperti diketahui, ide menggratiskan pendidikan dari jenjang TK hingga PTN ini, sebelumnya didengungkan Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (18/9/2026) lalu. Di hadapan ribuan kader partai pendukung pemerintah, ia menegaskan tekadnya tanpa kompromi bahwa seluruh institusi pendidikan negeri harus bisa diakses tanpa beban biaya sepeser pun.
Bahkan, ketika publik bertanya mengenai asal-usul pendanaannya, Prabowo secara terbuka menunjuk pada optimalisasi uang negara yang berhasil diselamatkan dari jerat korupsi. “Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi,” tegas Prabowo. (Red)
