progresifjaya.co.id, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah) melalui Tim Pembela dr. Tifauzia Tyassuma (TPDT) secara resmi mengajukan permohonan kepada Kapolri untuk memerintahkan pemeriksaan forensik lanjutan dan verifikasi menyeluruh terhadap ijazah, skripsi, dan transkrip nilai atas nama Joko Widodo.

Permohonan tersebut disampaikan di Jakarta, Senin, 10 November 2026.

Dalam press release-nya, LBH AP PP Muhammadiyah menegaskan persoalan ijazah yang dipersoalkan kliennya, dr. Tifauzia Tyassuma, bukan sekadar urusan privat.

“Ijazah yang dipersoalkan adalah ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan menduduki jabatan publik. Karena itu, keabsahannya memiliki dimensi kepentingan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tulis LBH AP PP Muhammadiyah.

Rujuk Putusan KIP

LBH AP PP Muhammadiyah merujuk Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang menyatakan salinan ijazah yang digunakan untuk persyaratan pencalonan Presiden periode 2014-2019 dan 2019-2024 sebagai informasi publik yang terbuka.

Dengan putusan tersebut, menurut LBH AP, masyarakat memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui dan mengawasi kebenaran dokumen tersebut.

Jangan Berhenti pada Selembar Ijazah

LBH AP PP Muhammadiyah menyoroti bahwa dalam persidangan, ijazah telah ditunjukkan, tetapi transkrip nilai akademik belum diperlihatkan sebagaimana dokumen ijazah.

Padahal, menurut mereka, ijazah, skripsi, dan transkrip nilai merupakan rangkaian dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi terhadap keberadaan, autentisitas, dan kesesuaiannya dengan arsip resmi perguruan tinggi penerbit.

Atas dasar itu, LBH AP PP Muhammadiyah mendesak Kapolri untuk:

1. Memerintahkan Bareskrim Polri melakukan uji forensik lanjutan terhadap ijazah dan skripsi secara objektif dan independen.
2. Memverifikasi langsung kepada perguruan tinggi penerbit mengenai keberadaan dan keaslian transkrip nilai serta seluruh rekam akademik.
3. Memastikan kesesuaian ijazah, skripsi, transkrip nilai, dan persyaratan akademik penerbitan ijazah.
4. Menuangkan hasil pemeriksaan dalam laporan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Permohonan ini, menurut LBH AP, didasarkan antara lain pada Pasal 230 dan Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.

“Transparansi bukan ancaman bagi pejabat publik. Transparansi adalah kewajiban. Kebenaran harus dibuktikan!” tegas Tim Kuasa Hukum dr. Tifa dari LBH AP PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ikhwan Fahrojih, S.H., Syadril Elain, S.H., dan Hafizullah, S.H.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapolri maupun pihak Joko Widodo belum memberikan tanggapan atas permohonan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab kepada semua pihak terkait.

Editor: Slamet