progresifjaya.co.id, PALU — Di atas panggung Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai pahlawan efisiensi. Di hadapan ribuan warga Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), ia berjanji akan menghemat anggaran negara hingga Rp400 triliun.

Caranya, kata Prabowo, lewat perombakan total pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menyebut total belanja barang dan jasa nasional mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dan sekitar 30 persennya hilang karena mark-up harga dan korupsi. Jika kebocoran itu ditutup, negara bisa hemat ratusan triliun rupiah.

Pidato itu terdengar gagah. Apalagi disampaikan di forum organisasi yang justru dipuji Prabowo sendiri karena mengelola dana lebih dari Rp200 triliun secara tertib dan akuntabel.

Masalahnya, pidato efisiensi itu berhenti di pengadaan. Prabowo tidak menyinggung tiga sumber pemborosan paling kasat mata dari pemerintahannya sendiri: kabinet gemuk, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Kabinet yang Terus Mengembang

Prabowo berpidato soal hemat, sementara kabinetnya adalah yang terbesar sepanjang era Reformasi.

Saat dilantik Oktober 2024, Kabinet Merah Putih sudah terdiri dari 48 menteri, 5 kepala lembaga setingkat menteri, dan 59 wakil menteri, total 112 pejabat.

Alih-alih menyusut, jumlah itu justru membengkak. Sebuah kajian yang terbit Oktober 2026 mencatat jumlah pos kabinet naik dari 117 saat pelantikan menjadi 125 per 15 Oktober 2026.

Setiap kementerian baru berarti kantor baru, staf baru, mobil dinas baru, perjalanan dinas baru, dan anggaran operasional baru. Lembaga riset CELIOS pernah memproyeksikan biaya kabinet gemuk ini mencapai sekitar Rp1,9 triliun, belum termasuk biaya pembangunan kantor-kantor kementerian baru.

Di Palu, soal ini tak disebut sama sekali. Seolah efisiensi hanya berlaku untuk belanja pegawai rendahan dan pengadaan di daerah, bukan untuk struktur kekuasaan di pusat.

MBG: Proyek Raksasa yang Tak Kunjung Efisien

Kedua, MBG. Program andalan Prabowo ini menyedot anggaran fantastis: Rp268 triliun dalam UU APBN 2026, bahkan disebut mencapai Rp335 triliun dalam berbagai pernyataan pemerintah.

Hingga 16 September 2026 saja, realisasi MBG sudah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun.

Namun di saat yang sama, kasus keracunan dan makanan tak layak konsumsi masih berulang. Sebuah analisis menyebut meski MBG punya anggaran Rp218,8 triliun pada 2026, masalah pengawasan belum juga beres karena ekspansi program melampaui kesiapan.

Jika Prabowo serius bicara soal 30 persen kebocoran anggaran, pertanyaan yang tak terjawab di Palu adalah: berapa persen kebocoran yang terjadi di dalam rantai MBG itu sendiri, dari dapur SPPG hingga piring anak sekolah?

Kopdes: Rp3 Miliar per Unit, Tanpa Kesiapan Usaha

Ketiga, Kopdes Merah Putih. Program ini dialokasikan sekitar Rp3 miliar per unit untuk pembangunan dan perlengkapannya, dengan 26.661 bangunan yang dibangun.

Artinya, puluhan triliun rupiah digelontorkan untuk membangun fisik koperasi di seluruh desa, sementara analisis yang sama menilai pembangunan Kopdes belum diimbangi kesiapan usaha.

Bangunan boleh berdiri megah. Tapi jika koperasinya tidak punya model bisnis, tidak punya pasar, dan tidak punya pengelola yang cakap, maka yang dibangun bukan ekonomi desa, melainkan gedung kosong berbiaya miliaran.

Efisiensi yang Selektif

Di Palu, Prabowo juga menjanjikan tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.

Janji itu tentu disambut tepuk tangan. Tapi janji menambah belanja dan janji menghemat belanja tidak bisa berdiri bersamaan tanpa penjelasan: dari mana uang tambahannya, jika bukan dari pemotongan di tempat lain?

Di sinilah ironi pidato Tanwir itu terletak. Prabowo benar bahwa ada kebocoran Rp400 triliun yang harus ditutup. Tapi ia memilih menunjuk kebocoran itu ke luar, ke sistem pengadaan yang abstrak, bukan ke dalam: ke kabinetnya yang gemuk, ke MBG yang raksasa dan rawan, dan ke Kopdes yang jor-joran membangun gedung.

Efisiensi yang tidak berani menyentuh kekuasaan sendiri bukanlah efisiensi. Itu hanya pidato.

Dan di forum Muhammadiyah yang dikenal tertib mengelola uang umat hingga ratusan triliun, pidato semacam itu seharusnya diuji, bukan sekadar ditepuk tangani.

Editor: Hendy