
progresifjaya.co.id, JAKARTA – Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Minyak, batu bara, tambang, hutan, dan berbagai hasil bumi lainnya tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Namun di tengah melimpahnya kekayaan tersebut, ketika penerimaan negara kurang, rakyat kembali menjadi sasaran untuk menambah setoran pajak.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target APBN.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau baru mencapai 76,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia meminta dukungan masyarakat dan media agar penerimaan pajak dapat memenuhi target.
Permintaan tersebut kembali memunculkan pertanyaan lama: lalu ke mana hasil kekayaan alam negeri ini? Siapa yang sebenarnya menikmati hasilnya?
Negara Kaya, Tapi Rakyat yang Disuruh Bayar
Indonesia ini lucu. Negaranya kaya, tapi yang disuruh patungan selalu rakyatnya.
Minyak ada. Batu bara ada. Tambang ada. Hutan ada. Laut ada. Semua hasil bumi ada. Tapi giliran kas negara kosong, yang dicari bukan pengelola kekayaan itu, melainkan dompet rakyat kecil.
Rakyat terus diminta patuh membayar pajak. Pajak dari gaji, pajak dari belanja, pajak dari usaha kecil, pajak dari mana-mana. Ketika penerimaan kurang, rakyat kembali menjadi sasaran untuk menambah setoran. Seolah-olah rakyatlah yang berhutang kepada negara, bukan sebaliknya.
Padahal pertanyaannya sederhana: ke mana larinya hasil kekayaan alam negeri ini?
Kalau kekayaan alam dikelola dengan benar, seharusnya negara tidak perlu terus-terusan memeras rakyat. Kalau tambang, migas, dan hasil bumi benar-benar kembali ke kas negara, Rp514 triliun itu bukan angka yang sulit. Tapi nyatanya, yang menikmati justru segelintir orang. Pengusaha besar, oligarki, dan lingkaran kekuasaan yang dekat dengan proyek-proyek negara.
Sementara rakyat kecil masih harus berjuang menghadapi harga kebutuhan hidup yang terus menekan. Beras mahal, minyak goreng mahal, biaya sekolah mahal, biaya berobat mahal. Lalu masih ditambah lagi dengan imbauan untuk patuh bayar pajak demi menutup target APBN.
Jangan hanya sibuk mengejar uang dari rakyat. Benahi juga pengelolaan uang negara.
Bagaimana dengan kebocoran anggaran? Bagaimana dengan proyek-proyek yang mark-up-nya gila-gilaan? Bagaimana dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang nilainya triliunan, tapi penanganannya jalan di tempat?
Negara punya banyak sumber kekayaan, tetapi ketika membutuhkan uang, rakyat kembali diminta ikut menanggung beban. Ini bukan lagi soal patuh pajak, ini soal keadilan.
Kalau negara mau rakyat patuh membayar pajak, tunjukkan dulu uang pajak dan hasil kekayaan alam itu dipakai untuk siapa. Kalau dipakai untuk mensejahterakan rakyat, rakyat tidak akan protes. Tapi kalau dipakai untuk memperkaya segelintir elit, untuk proyek mercusuar, untuk fasilitas pejabat, lalu rakyat disuruh patungan lagi, itu namanya negara kaya yang tega memiskinkan rakyatnya sendiri.
Rakyat bukan ATM negara. Rakyat bukan celengan yang bisa diketuk setiap kali APBN bolong. Kalau pemerintah serius, kejar dulu kebocoran dan korupsi, amankan dulu hasil kekayaan alam, baru bicara soal rakyat patungan.
Editor: Hendy



