Harta Kekayaan Utusan Khusus Presiden Prabowo Naik Rp100 Miliar dalam 2 Tahun: Kenaikannya Setara Rp137 Juta per Hari

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Lonjakan harta kekayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hartanya melonjak dari Rp9,16 miliar pada 2023 menjadi Rp109,32 miliar pada laporan periodik 2025.
Selisihnya mencapai Rp100,16 miliar dalam dua tahun pelaporan, atau naik 1.092,9 persen. Jika dibagi rata, kenaikannya setara sekitar Rp137 juta per hari. Angka itu adalah hitungan matematis, bukan berarti ia menerima uang sebesar itu setiap hari.
Saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua IV DPRD DKI Jakarta pada 2023, total kekayaan Zita Anjani tercatat Rp9,16 miliar.
Dalam pengumuman LHKPN KPK pada 18 Januari 2025, hartanya sudah tercatat Rp89.751.378.736 atau sekitar Rp89,7 miliar. Kemudian dalam pelaporan periodik tertanggal 26 Maret 2026, angkanya kembali naik menjadi Rp109.325.511.209 atau Rp109,3 miliar.
Rincian laporan 2025 tersebut meliputi delapan bidang tanah dan bangunan senilai Rp52,29 miliar, kendaraan Rp4,4 miliar, harta bergerak lain Rp32,3 miliar, surat berharga Rp11,88 miliar, kas Rp6 miliar, serta aset lain Rp2,44 miliar.
Salah satu yang paling disorot adalah pos surat berharga. Pada laporan sebelumnya, surat berharga tercatat nihil. Pada laporan 2025, nilainya muncul hingga hampir Rp11,89 miliar.
Jangan Hanya Jadi Formalitas
Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menelaah lonjakan tersebut. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai peningkatan nilai aset dalam beberapa periode pelaporan menimbulkan pertanyaan publik.
Menurut Uchok, telaah Kejagung diperlukan bukan semata untuk mencari dugaan pelanggaran, melainkan memastikan proses pelaporan kekayaan pejabat negara berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami mendorong agar penelaahan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum, sehingga publik memperoleh kepastian bahwa mekanisme LHKPN benar-benar menjadi instrumen pengawasan,” tegasnya.
CBA juga menyoroti kenaikan sekitar Rp19,57 miliar dibanding laporan tahun 2024, dan lebih dari Rp61 miliar dibanding laporan saat Zita masih menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, Pengamat Sosial Politik Swarna Dwipa Institute (SDI), Lutfi Nasution, menilai pelaporan harta oleh Zita Anjani ke KPK sudah sesuai kewajiban pejabat negara.
Ia mengingatkan, jika ada harta pejabat yang naik pesat, mekanismenya sudah diatur dan bisa dilanjutkan ke tahap lanjutan.
“Persoalan kemudian harta kekayaan pejabat negara naik pesat atau tidak menurun itu kan bisa dilanjutkan ke tahap lanjutan. Jika ada temuan kan bisa diproses secara hukum, jangan ‘digoreng’ dan atau gaduh,” katanya.
Lutfi juga meminta publik bijak membaca LHKPN. Zita Anjani sebelum terjun ke politik dikenal sebagai pengusaha, begitu juga suaminya Radityo Egi Pratama. Latar belakang usaha itu sering menjadi faktor penentu pertumbuhan aset yang dilaporkan.
“Jadi intinya, apabila pejabat negara memberikan laporan harta kekayaannya, kita mengawasi saja, biarkan KPK lakukan tugasnya untuk melanjutkan pemeriksaan mendalam terkait kewajaran harta tersebut,” tegas Lutfi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Zita Anjani, yang merupakan putri kedua dari pasangan Zulkifli Hasan dan Soraya (Suraya), terkait penjelasan rinci asal-usul penambahan kekayaan tersebut.
KPK sendiri menyatakan LHKPN Zita Anjani per 26 Maret 2026 sudah lolos verifikasi administratif lengkap. Tahap selanjutnya adalah verifikasi substansi untuk menelusuri kewajaran dan asal-usul perolehan harta sesuai Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020.
Kenaikan harta bukan otomatis bukti pelanggaran hukum. Namun sebagai pejabat publik, transparansi soal asal-usul kekayaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Publik kini menunggu: apakah KPK akan membuka hasil verifikasi substansi, atau lonjakan Rp100 miliar ini hanya akan berhenti sebagai angka di atas kertas?
Editor: Hendy



