PROGRESIF JAYA

suara kita bersatu

HUKUM & KRIMINAL TNI & POLRI

Sidang KKEP Putuskan PTDH atau Pecat EHS dari Polri, Komitmen Polri Bersih ke Dalam

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa, 17 November 2026 berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) EHS sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan tersebut adalah wujud komitmen dari Polri untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.

Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” kata Brigjen Pol Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Atas perbuatannya, komisi sidang pun menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Pol Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai, proses sidang KKEP sudah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Dia juga mengungkapkan, dalam persidangan juga ada pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar. Meskipun yang bersangkutan ujungnya menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.

Kompolnas, lanjutnya, sudah melihat secara langsung proses persidangan sejak pagi hingga sore hari. Termasuk juga pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam. (Bembo)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *