Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama pembicara Seminar UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti urgensi percepatan reformasi Polri secara holistik, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi.

Dia mengatakan, DPR RI mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi. Dia juga menegaskan bahwa DPR RI tetap mempertahankan posisi Polri langsung berada di bawah Presiden sebagai bagian dari delapan poin percepatan reformasi Polri.

“Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR,” katanya saat Seminar Sekolah bertema UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2026.

Berbicara lebih jauh, Habiburokhman juga menyoroti fenomena no viral no justice sebagai dampak keterbukaan informasi di era digital. Fenomena ini, lanjutnya, ternilai wajar di era teknologi. Yang penting, kata Habiburokhman, ketika ada ketidakadilan yang viral, kepolisian harus segera merespons dan mencari solusi.

Dalam seminar ini, Habiburokhman juga menilai keterbukaan sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Karena itu dia berharap, seminar ini akan menjadi ruang sinergi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi strategis penguatan pendidikan dan manajemen SDM. Sekaligus juga reformasi birokrasi Polri untuk menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan.

Sementara itu, Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. dalam pernyataannya mengatakan bahwa pendidikan menjadi fondasi masa depan Polri sekaligus refleksi peradaban bangsa.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama pembicara Seminar UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi.

Polisi adalah refleksi peradaban bangsa negara yang beradab. Semua itu bisa terbuka dengan kunci supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan mampu menjawab perubahan zaman. Pendidikan kepolisian juga harus melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” ujar Chryshnanda.

“Pemolisian di era digital juga harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tambahnya.

Seminar Sekolah bertema “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” sendiri digelar oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk menjadi forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Polri.

Seminar ini menekankan pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab dinamika global dan perkembangan teknologi. Juga untuk menjawab kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Bembo)