progresifjaya.co.id, JAKARTA – Sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mendatangi Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta kejelasan terkait operasional dapur yang hingga kini belum berjalan.

Para investor mengaku telah menyelesaikan pembangunan fasilitas dapur dan mempersiapkannya untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional sejak Desember 2025.

Namun, hingga pertengahan 2026, mereka mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kapan fasilitas tersebut akan mulai dioperasikan.

Dalam tayangan tiktok akun@KomposisiWaktu, Selasa (9/6), para investor “mengamuk”. Mereka mengaku fasilitas terbengkalai selama tujuh bulan dan telah menghabiskan dana investasi miliaran rupiah. Para investor bialng mereka bukan pendemo, mereka hanya mitra dan ratusan miliar uang mengendap. Para investor mengungkapkan bahwa yayasannya telah terregister oleh BGN.

Menurut para investor, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pembangunan sarana, penyediaan peralatan, hingga kesiapan sumber daya pendukung.

Meski demikian, dapur yang telah dibangun masih belum dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal program.

Kedatangan mereka ke kantor BGN bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai kelanjutan program serta status operasional dapur yang telah dibangun menggunakan investasi yang tidak sedikit.

Para investor berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian agar fasilitas yang telah tersedia tidak terus menganggur dan dapat segera menjalankan fungsinya dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah 3T.

Kalaupun tidak akan dibuka dapurnya, mereka tidak mempermasalahkan tetapi hanya ingin uang investasinya dikembalikan. Mereka mengaku investasi tersebut berasal dari uang pinjaman. Sudah dua bulan para investor tinggal di Jakarta untuk meminta kejelasan. Mereka takut pulang karena sudah ditunggu penagih hutang.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan BGN terkait alasan belum beroperasinya sejumlah dapur tersebut maupun jadwal pasti pelaksanaannya.

Beban Ekonomi Investor

Kekisruhan kemitraan ini terjadi sebelum kasus korupsi tata kelola program MBG di BGN terbongkar. Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka setelah diduga mengendalikan sejumlah yayasan fiktif atau terafiliasi sebagai pengelola SPPG, melakukan mark-up harga, dan melakukan intervensi pengadaan barang.

Buntut dari penyimpangan tata kelola tersebut membuat BGN menangguhkan atau membekukan sekitar 2.213 titik SPPG untuk dievaluasi dan ditata ulang agar sesuai dengan standar kelayakan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Dapur MBG Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Indonesia, Onesimus Djong Dalam keterangan yang diterima redaksi progresifjaya.co.id, Rabu (3/6), menyebutkan selama berbulan-bulan, banyak investor dan pengelola dapur MBG 3T telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk pembangunan sarana dan prasarana dapur, perekrutan tenaga kerja, serta persiapan operasional lainnya. Namun hingga saat ini, sebagian besar dapur yang telah siap tersebut belum juga memperoleh kepastian untuk mulai beroperasi

Menurutnya, kondisi ini tentu menimbulkan beban ekonomi bagi para investor dan pengelola yang telah menunjukkan komitmen mendukung program strategis pemerintah.

Oleh karena itu, kata Onesimus Djong, kami berharap pimpinan BGN yang baru dapat segera melakukan pembenahan, percepatan verifikasi, penyelesaian hambatan birokrasi, serta memberikan kepastian jadwal operasional bagi dapur-dapur MBG 3T yang telah siap menjalankan tugasnya.

“Kami berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak hanya menjadi pergantian figur semata, tetapi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta para mitra pelaksana di lapangan. Dapur-dapur MBG 3T yang telah siap tidak boleh terus dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” katanya menegaskan.

Kembali ia menegaskan bahwa Asosiasi Pengelola Dapur MBG 3T Indonesia tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Dukungan kami tidak pernah berubah. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian, percepatan, dan keberpihakan terhadap para mitra yang selama ini telah berinvestasi dan menunggu realisasi program tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Arfandi

Editor: Hendy