progresifjaya.co.id, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI). Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI bukanlah sebuah kampus tunggal, melainkan lembaga negara yang akan menaungi pengelolaan pendidikan strategis, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, badan pengelola perguruan tinggi, hingga pengembangan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pemerintah bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah. Keputusan ini mennandai babak baru dalam tata kelola pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional.

Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan SDM, terutama dalam menyiapkan pemimpin Indonesia pada masa depan.

“Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya,” ujar Donny usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Bagaimana nasib kampus-kampus negeri di Tanah Air? Hal berbeda dialami kampus-kampus negeri di Tanah Air. Kampus negeri yang terkenal telah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional, pakar atau ahli, ilmuwan, tenaga pengajar, pengusaha dan lainnya dipaksa cari uang sendiri. Berbanding terbalik dengan Kampus URI yang dijamin penuh dari APBN. Gubernur URI yang baru pun dilantik langsung oleh presiden.

Target kampus URI mencetak calon pemimpin BUMN dan pejabat negara dengan biaya APBN. Tapi coba Bandingkan dengan kampus-kampus negeri biasa. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mempunyai badan hukum seperti UI, ITB, UGM, dan sekitar 21 kampus lainnya justru didorong oleh pemerintah untuk mandiri, buka usaha sendiri, cari hibah riset sendiri, dan naikkan uang kuliah sendiri.

Alasannya, anggaran pendidikan negara itu sebagian besar bukan dipegang Kementerian Pendidikan. Jadi, kampus disuruh cari jalan sendiri.

Sementara itu URI dijanjikan dibiayai penuh APBN. Bahkan Menteri Keuangan sendiri mengaku belum tahu skema pembiayaannya akan seperti apa. Ini bukan cuma soal uang, sejumlah pengamat mengingatkan fungsi mencetak kader negara itu sudah lama dijalankan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jadi, ada potensi tumpeng tindih kelembagaan sebelum kejelasan anggarannya sendiri itu selesai.

Satu negara, dua standar kampus negeri. Yang satu disuruh mandiri, yang satu lagi dijamin penuh sebelum jelas itu untuk apa.

Tingkatan Kualitas PT yang Ada Bukan Bentuk Institusi Baru

Di tengah ambisi pemerintah membangun ekosistem pendidikan baru melalui Universitas Republik Indonesia (URI), kalangan dosen mengingatkan agar pembentukan lembaga tersebut tidak mengaburkan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pendidikan tinggi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan mengatakan, pihaknya menghargai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan calon pemimpin masa depan. Namun, menurutnya, tujuan tersebut tidak harus diwujudkan dengan membangun institusi baru.

“Pemerintah menyampaikan rencana pembangunan sampai dengan sepuluh Universitas Republik Indonesia. Dari sudut pandang dosen, mendirikan kampus baru bukan kebutuhan pendidikan tinggi yang paling mendesak saat ini,” kata Anggun dikutip Suara.com, Minggu (26/7).

Menurut Anggun, Indonesia saat ini sesungguhnya telah memiliki ekosistem pendidikan tinggi yang besar. Mengacu pada Publikasi Statistik Pendidikan Tinggi 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi dengan ribuan program studi, jutaan mahasiswa, dan ratusan ribu dosen yang tersebar di berbagai daerah.

Karena itu, ia menilai tantangan utama pendidikan tinggi bukan lagi soal jumlah institusi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi (PT) yang telah ada.

“Tantangan utama kita bukan kekurangan institusi, tetapi ketimpangan mutu, keterbatasan pendanaan, kekurangan fasilitas pembelajaran dan penelitian, kesejahteraan dosen yang belum memadai, serta belum meratanya jumlah dosen berkualifikasi doktor dan profesor,” ujarnya.

Alih-alih membangun infrastruktur baru dari nol, Anggun berpandangan pemerintah dapat memberikan mandat khusus kepada sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah mapan untuk mengembangkan pusat pendidikan kepemimpinan nasional sesuai kebutuhan negara.

Menurutnya, pendekatan tersebut lebih cepat dijalankan sekaligus lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia, mulai dari dosen, laboratorium, perpustakaan, hingga sistem penjaminan mutu.

Jika sasaran pemerintah adalah mencetak pemimpin birokrasi, kata dia, penguatan dapat dilakukan melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki program administrasi publik, kebijakan publik, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan.

Sementara untuk menyiapkan calon pemimpin badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah dinilai bisa membangun kemitraan dengan kampus yang telah memiliki sekolah bisnis, manajemen, teknik, teknologi, energi, hingga pertanian. Programnya pun dapat dikemas dalam bentuk pendidikan profesi, executive education, magang terstruktur, ikatan dinas, maupun akademi kepemimpinan BUMN.

“Program kepemimpinan nasional tidak harus terkonsentrasi pada satu lembaga. Model konsorsium justru memungkinkan kampus-kampus unggulan di berbagai wilayah ikut terlibat sehingga pengembangan calon pemimpin tetap terhubung dengan keragaman sosial dan kebutuhan daerah, bukan tumbuh sebagai institusi elite yang terpisah dari ekosistem pendidikan tinggi nasional,” kata Anggun.

Sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan yang benar-benar belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi yang ada, sekaligus menguji konsep URI melalui program percontohan bersama kampus-kampus yang telah mapan.

Editor: Hendy