progresifjaya.co.id, JAKARTA – Pengamat kebijakan ekonomi, DR. Lili Yang In kerap menyoroti pengelolaan fiskal dan penggunaan APBN. Ekonom senior di bidang perdagangan, investasi dan makroekonomi menegaskan, bahwa APBN merupakan uang rakyat.

“85,4 persen pendapatan negara berasal dari pajak. Karena itu, anggaran harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab bukan sebagai milik pejabat atau partai,” ujar Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA) sejak November 2022 itu.

Menurut Lili, yang pernah menjadi Penasehat Utama Perdagangan Internasional bagi Kementerian Perdagangan pada 2017-2019, porsi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu besar.

“Program MBG dapat dijalankan dengan anggaran Rp 8 triliun apabila penyalurannya tepat sasaran,” kata Penasehat Senior Perdagangan dan Investasi di Kantor Staf Presiden pada 2015-2016.

Lili menekankan, bahwa efisiensi anggaran penting untuk menjaga ruang fiskal dan mengendalikan beban utang negara.

Lili juga mengingatkan, bahwa program yang terlalu populis beresiko menyebabkan salah alokasi dana, terutama jika anggaran terserap ke sektor yang kurang produktif.

“Kebijakan fiskal perlu mendukung produktivitas, investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap perekonomian dan nilai rupiah,” kata alumnus The Australian National University (ANU).

Rekor Terbesar Fiskal Indonesia

Untuk diketahui, APBN 2027 resmi disahkan oleh DPR RI pada 29 September 2026 dengan total belanja mencapai Rp4.106,26 triliun, yang merupakan rekor terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia.

Belanja negara tetap bergerak untuk delapan klaster program prioritas, sementara defisit dijaga di angka 2,4% dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari target tahun ini.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun, atau defisit 2,4% PDB. Belanja difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, ada program pendukung di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Sementara itu, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026), Presiden Prabowo Subianto menekankan APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Karena itu, pesan Menteri Keuangan Suahasil Nazara layak digarisbawahi bahwa angka-angka ini bukan sekadar target fiskal, melainkan tanggung jawab menjaga momentum pembangunan sambil memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati. Defisit 2,4% juga tetap berada di bawah batas 3% PDB.

Editor: Hendy