Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa, (18/11) lalu.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Pernyataan Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo yang mengaku respons Polri terhadap laporan masyarakat masih kalah cepat dibanding dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) terasa menggelitik buat penulis. Pasalnya, secara pribadi penulis sendiri sudah merasakan langsung kedua hal tersebut.

Tak perlu dirinci lagi seperti apa kedua hal tersebut. Yang jelas, quick response Damkar penulis alami saat membantu mengeluarkan seekor biawak besar yang terjatuh dari atas dan masuk ke dalam rumah.

Wakapolri Dedi sendiri menyatakan, secara jujur sekarang ini harus diakui jika masyarakat lebih nyaman membuat pengaduan ke Damkar karena punya aksi tanggap siaga yang lebih cepat. Aduan masyarakat melalui sambungan telepon langsung diangkat dan direspons cepat tanpa banyak basa-basi.

“Quick response time standar PBB itu di bawah sepuluh menit. Dan kami masih di atas sepuluh menit. Ini jadi PR kami di bidang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dalam hal menanggapi laporan masyarakat,” kata Wakapolri Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa, (18/11) lalu.

Karena itu, lanjutnya, untuk memperbaiki persoalan ini Polri akan berusaha maksimal untuk meningkatkan layanan call center Polri 110. Harapannya agar masyarakat jadi terbiasa dan mudah untuk mengakses layanan tersebut.

“Optimalisasi perubahan 110 kami akan lakukan supaya pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” dia berucap.

Salah satunya adalah melakukan evaluasi dengan membuat buku panduan bertitle do and don’t sebagai pedoman bagi anggota Polri. Kemudian juga melakukan peningkatan pengawasan internal untuk meminalisir keluhan masyarakat.

“Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang abuse of power? Itu karena pengawasan kita yang kurang kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Wakapolri Dedi juga mengatakan bahwa Polri sudah membentuk tim percepatan reformasi guna merekam danbmenanggapi setiap tuntutan dari masyarakat terhadap lembaganya. Seperti contohnya, tuntutan dari penggiat HAM serta riset dari Sara Institut yang menyusun permasalahan-permasalahan dalam tubuh Polri.

“Perihal tuntutan sudah kami rekam semua. Kami juga sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arah Bapak Kapolri untuk membentuk tim akselerasi transformasi Polri,” ucapnya lagi.

Berbicara lebih jauh lagi, dikatakan juga bahwa sejak awal 2025, Polri sudah mendeteksi dan mengonstruksi kinerja kepolisian sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas.

Dan agar keberhasilan reformasi Polri bisa terengkuh, banyak pihak sudah digandeng Polri. Salah satunya adalah tim Litbang Kompas yang bertugas memetakan tugas pokok utama Polri untuk dilakukan peningkatan.

Dan saat ini, tiga tugas pokok utama Polri yang punya poin terbaik itu adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum dan pelayanan umum.

“Alhamdulillah, secara umum harkamtibmas dapat poin cukup bagus dan tertinggi. Poin itu jadi gambaran respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri. Dan ini akan terus ditingkatkan,” janji Wakapolri Dedi. (Bembo)