progresifjaya.co.id, BANDUNG – Tiga warga Kota Bandung melayangkan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan PT Bhinneka Potentia Indonesia ke Pengadilan Negeri Bandung.

Gugatan bernilai total Rp 1,1 miliar itu dipicu pemutusan perjanjian sewa menyewa bangunan secara sepihak oleh pihak perusahaan penyewa.

Persidangan perdana pun dilakukan, Senin (9/11/2026) di PN Bandung, tetapi tergugat tak hadir. Kuasa hukum penggugat Kevin Kristianto,menyebutkan sebelum gugatan terdaftar di PN Bandung, pihak pemilik lahan sudah mengirimkan somasi tertulis pada 12 Oktober 2026.

“Namun, pihak tergugat dinilai tak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya,” ujar Kevin.

Berdasarkan berkas gugatan tertanggal 26 Oktober 2026 yang diajukan tim kuasa hukum dari Lex Lumens Lawfirm, yakni Kevin Kristianto, Thorfi Herwinda, Tan Josep Handoko, dan Hussein Kastro. Gugatan ini terdaftar atas nama Budhie Mulyadi Joswara, Edi Tjakralaksana, dan Lina selaku pemilik lahan atau bangunan (para penggugat).

Kemudian, pihak tergugat itu PT Bhinneka Potentia Indonesia yang diwakili Melki Purwanto selaku Direktur Utama.

Kevin menjelaskan, sengketa hukum ini berawal dari penandatanganan perjanjian sewa menyewa pada 2 November 2023 atas objek sewa berupa tanah dan bangunan seluas sekitar 1.100 m² yang terletak di Jalan Aksan nomor 5C, Kota Bandung dengan jangka waktu sewa yang disepakati ialah selama lima tahun, terhitung 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028.

“Sesuai kesepakatan, tarif sewa yang ditetapkan, meliputi tiga tahun pertama (1 Desember 2023 s/d  30 November 2026) Rp 35 juta per bulan, dua tahun berikutnya (1 Desember 2026 s/d  30 November 2028) Rp 38,5 juta per bulan. Namun, pada 15 Mei 2026, PT Bhinneka Potentia Indonesia secara sepihak memutuskan perjanjian sewa itu hanya melalui pesan aplikasi whatsapp dan langsung menghentikan penggunaan objek sewa,” katanya, Senin (9/11/2026) di PN Bandung.

Lanjut Kevin, pemutusan sepihak itu melanggar ketentuan pengakhiran dini yang tertuang dalam pasal 7 perjanjian sewa menyewa. Pasalnya, menurut syarat kontrak yang telah disepakati itu permohonan pengakhiran sewa wajib diajukan sekurangnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran, pengakhiran baru sah bila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik lahan, serta apabila penyewa mengundurkan diri sebelum masa sewa berakhir, penyewa tetap wajib melunasi seluruh uang sewa atas sisa masa sewa yang belum dijalani.

“Penghentian kegiatan atau pengosongan objek sewa oleh tergugat tak secara otomatis membebaskan mereka dari kewajiban kontraktual finansial yang sudah disepakati sejak awal,” ujar Kevin.

Dalam petitum gugatan para penggugat meminta majelis hakim PN Bandung untuk menyatakan tindakan pemutusan sepihak oleh PT Bhinneka Potentia Indonesia sebagai bentuk wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar sisa uang sewa total Rp 1,1 miliar yang terdiri dari sisa masa sewa Mei 2026 sampai November 2028, dan menghukum tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 1 persen per hari dari jumlah tertunggak dan menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

Tim Kuasa hukum penggugat juga menyangkan dan menyesalkan masalah ini masuk kerana hukum.

“Saya sangat menyesalkan hal tersebut karena sekolah LINK Study Center yang seharusnya mengajarkan hal hal positif, salah satunya INTEGRITAS kepada anak anak didiknya, malah tidak memiliki integritas sama sekali dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saya harap sebagai sekolah dan Lembaga Pendidikan dapat tetap memberikan contoh yang, baik khalayak umum terlebih kepada siswa siswanya dengan tetap menjalankan ,perjanjian yang telah disepakati bersama. Bukan malah menimbulkan kerugian yang besar,kepada orang lain, hal tersebut tidak menggambarkan sebuah Lembaga Pendidikan,” ujar Kevin.

Kevin juga mengungkapkan harapannya dari gugatan ini, para pihak yang mendapatkan manfaat dari penjanjian sewa menyewa tersebut, termasuk Yayasan yang jelas-jelas menjalankan kegiatannya saat tanah tersebut disewakan,yang merugikan karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Dan jika mau melakukan negosiasi sejak awal klien kami dengan hati terbuka mau  melakukan negosiasi, namun malah sepertinya pihak Penyewa saja yang ingin langsung pergi dan memperkeruh permasalahan.

“Dari sini juga kita harap khalayak umum juga dapat selektif dalam memilih Lembaga Pendidikan yang -berintegritas baik dalam memberikan Pendidikan,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yono