Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Suasana Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sontak tegang hening saat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melakukan crescendo atau meninggikan suara untuk mencecar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tentang kepastian sumber anggaran tanggap bencana di Sumatera.

Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 18 Februari 2026 kemarin, dengan nada head voice Sufmi Dasco meminta penjelasan secara rinci kepada Menteri Purbaya tentang permintaan dana tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diajukan untuk beberapa tahun ke depan dengan skema multiyears.

Dikatakan oleh Sufmi Dasco, dirinya menangkap adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan riil di lapangan dan persetujuan perencanaan di tingkat pusat.

Sebagian usulan anggaran tersebut, lanjut Sufmi Dasco, sudah memperoleh persetujuan dari Bappenas. Namun sejumlah komponen lainnya belum mendapatkan lampu hijau.

“Di Kementerian PU yang tadi saya tangkap, dana tanggap darurat ada permintaan multiyears dan kemudian sudah disetujui oleh Bappenas. Tapi ada beberapa yang belum disetujui,” jelas Sufmi Dasco dengan nada suara transposisi atau naik lebih tinggi.

Ditegaskan olehnya, ketidakjelasan persetujuan tersebut berpotensi menghambat percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak.

Dia juga mengatakan, dalam situasi darurat, kepastian pendanaan adalah kunci supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersendat oleh persoalan administratif.

Sufmi Dasco meminta Menteri Keuangan Purbaya memberikan jawaban tegas apakah pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan jangka menengah

Pertanyaan ini juga menyentuh aspek krusial pengelolaan keuangan negara, terutama dalam konteks bencana yang membutuhkan respons cepat sekaligus perencanaan berkelanjutan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung upaya percepatan pemulihan di Sumatera.

Namun, lanjutnya, setiap pengajuan anggaran tetap harus melalui mekanisme perencanaan yang terintegrasi dan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendesak dan disiplin fiskal.

Ketegangan ini akhirnya mereda setelah pimpinan rapat meminta pembahasan difokuskan pada solusi konkret dan percepatan koordinasi teknis.

Pun begitu, nada crescendo Sufmi Dascu mencecar Menteri Purbaya ini tetap bisa diartikan bahwa kepastian anggaran pemulihan bencana juga menyangkut urgensi kehadiran negara di tengah masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana.

Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, normalisasi sungai, rehabilitasi fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pemulihan ekonomi lokal.

Tanpa kepastian anggaran yang jelas dan berkelanjutan, sudah bisa ditebak akan ada kekhawatiran upaya tersebut bisa tersendat. (Bembo)