Oleh: Isa Gautama

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sungguh sangat mulia. Pasalnya, memberikan asupan gizi kepada anak-anak sekolah merupakan investasi jangka panjang membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Program yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran pada kampanye pemilihan presiden tahun lalu sudah diwujudkan tidak beberapa lama keduanya dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden. Rakyatpun menyambut gembira dan antusias, utamanya masyarakat ekonomi lemah yang sangat merasa terbantu dengan gagasan MBG tersebut.

Konsepnya sudah benar dan baik di atas kertas. Namun setelah diterapkan hampir 6 bulan, program itu serasa janggal. Bukan makanan bergizi yang diberikan, tetapi makanan yang hampir tidak terlihat gizinya. Jauh dari 4 sehat lima sempurna.

Memang pada awal program ini masih kelihatan baik, penerapan sehat dan bergizi bisa dilihat. Ada nasi putih, telur, ayam dan sayur meski porsinya sedikit, ditambah buah serta susu kemasan. Sementara daging sapi yang digaungkan disiapkan untuk MBG tidak tampak terlihat, ada beberapa diganti dengan abon. Padahal Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim 19 ribu sapi dipotong setiap hari untuk memenuhi standar MBG kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Lihatlah keluhan ibu-ibu di media sosial yang viral belakangan ini. MBG yang diklaim BGN seharga Rp 15 ribu dan belakangan diralat menjadi delapan ribu rupiah sampai Rp 10 ribu perporsi, isinya membuat netizen geleng-geleng kepala.

Seperti video konten seorang wali murid SD di Rumbai, Pekanbaru, Riau yang viral di canal YouTube memperlihatkan menu Ramadhan jauh dari nilai gizi yang terkandung di makanan. Isi kantong yang dibagikan dari sekolahnya hanya beberapa butir kurma, sebuah pisang ambon dan sebungkus plastik abon. Ibu anak tersebut, tidak marah, hanya tertawa-tawa seolah mengejek. Memang tidak disebutkan anaknya duduk di kelas berapa, tapi jika nilai makanan MBG itu mungkin kurang dari delapan ribu rupiah. Lalu dimana standar gizinya?

Mungkin ini bukan kesalahan pemimpin BGN di pusat. Tapi dilihat dari kejadian itu, tampak jelas tidak ada pengawasan melekat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang notabene sebagai dapur penyedia dan memasok MBG ke sekolah-sekolah. Mitra BGN itu seenaknya saja membuat makanan tanpa standar gizi yang jelas. Para mitra hanya memikirkan keuntungan lebih. Padahal BGN sudah menggelontorkan dana insentif Rp 6 juta perhari atau Rp 144 juta perbulan ke SPPG.

Boleh saja petinggi BGN menyusun konsep atau aturan yang harus diterapkan ke para mitranya di seluruh Indonesia yang kini berjumlah hampir 24 ribu. Namun penerapannya di lapangan jauh panggang dari api. Serinh terjadi hal-hal yang di luar aturan dan sangat merugikan penerima manfaat. Seperti makanan kurang dari standart gizi, nilai harga makanan kurang dari yang ditetapkan dan yang paling ekstrem murid-murid sampai keracunan.

Atas semua itu BGN menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh di bulan Ramadhan ini. Dari mulai kemasan makanan, komposisi menu, hingga keterbukaan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Yang jadi pertanyaan, apakah bisa SPPG memenuhi perintah BGN yang kini jumlahnya mencapai 24 ribu? Tidak mudah membalikan telapak tangan, jika mitra di bawah memang niatnya mencari keuntungan lebih. Apalagi pengawasannya lemah.

Meski demikian, di bulan puasa ini BGN tetap meminta SPPG yang menjadi mitra meningkatkan kualitas kemasan. Makanan tidak lagi dikemas dengan kantong plastik sederhana, melainkan menggunakan wadah yang lebih higienis dan mampu menjaga kualitas hingga diterima penerima manfaat. Selain itu, setiap SPPG diwajibkan menyusun penjelasan rinci mengenai perhitungan AKG dan harga bahan pangan di setiap menu. Pagu bahan baku ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3, serta Rp10.000 untuk kelompok lainnya, dengan penyesuaian berdasarkan indeks kemahalan daerah dan skema at cost.

Untuk menjaga kualitas distribusi, SPPG juga diminta mulai menggunakan peralatan vacuum sealer agar makanan lebih awet dan higienis. BGN menegaskan, bahan pangan yang tidak layak tidak boleh dipaksakan untuk didistribusikan dan dapat diganti pada hari berikutnya. BGN tegas tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika melanggar akan diambil tindakan tegas sesuai aturan yang telah disepakati.

Jadi Ladang Korupsi

Porsi MBG yang benar.

Memang aturan yang diterapkan BGN sangat baik. Namun sekali lagi niat mencari untung dari pelaksanaan SPPG tidak bisa dihindari, sehingga mark up MBG atau pengurangan nilai jumlah makanan bisa terjadi, sehingga korupsi akan terjadi di setiap dapur mitra. Inilah yang menjadi problem, sehingga MBG banyak dikeluhkan ibu-ibu yang anaknya penerima manfaat. Tidak itu saja sekolah juga banyak yang mempertanyakan tentang gizi yang banyak tidak terdapat dalam MBG.

Pernyataan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menyatakan MBG itu proyek bukan program ada benarnya juga. Makanya dia menyebut MBG itu adalah ‘Maling Berkedok Gizi’ karena menjadi ladang korupsi bagi siapapun yang terlibat dari proyek yang menggunakan dana Rp 224 triliun dari anggaran pendidikan.

Kenyataan yang terlihat dengan kasat mata saja sudah jelas, duit negara yang sangat besar, tidak sepenuhnya sampai ke penerima manfaat dalam bentuk MBG. Bukti nyata seperti viral di media sosial keluhan ibu-ibu yang menyatakan MBG anak-anaknya tidak layak dalam kuantitas dan kualitasnya. Atas hal itu banyak sekolah yang juga mengembalikan MBG. Seperti SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

Pihak sekolah menolak jatah 800 porsi untuk murid dan guru, bukan bentuk penentangan terhadap program pemerintah. Tapi Isi menu MBG yang diterima, disebut tak layak dan tidak memenuhi aspek gizi. Lihat saja isinya, yakni setengah tongkol jagung rebus, lima butir kurma, 3 kelengkeng, satu piscok dan bolu kukus serta satu buah jeruk.

Masih banyak sekolah yang beberapa kali menolak jatah MBG bagi murid-muridnya. Mereka trauma, karena dapat makanan basi, bahkan sudah ada ulat dan belatungnya. Seperti SD Muhammadiyah Temanggung, Jawa Tengah yang diberitakan media online baru-baru ini. Kepala sekolah dan guru-guru menolak MBG untuk anak didiknya, karena tidak layak makan. Bahkan hal itu sudah kedua kalinya terjadi dalam sepekan ini di sekolah tersebut. Juga SD di Sumenep, Madura yang dikabarkan menerima MBG dengan roti sudah berjamur.

Hanya secara random memang kasus-kasus MBG ditayangkan di media ini. Padahal, jika disajikan semua sudah ratusan bahkan ribuan yang terjadi. Seperti gunung es yang terlihat hanya sedikit di permukaannya, ternyata banyak hal yang sama di bawahnya.

Nah, jika dijumlahkan, berapa kerugian negara atas kelakuan SPPG itu. Duit yang mengalir sebegitu besar tanpa disadari dikorup di level bawah. Belum lagi pada level atas yang tidak terlihat dengan kasat mata. Bisa saja mereka yang memainkan peran dalam mengelola anggaran MBG melakukan penyimpangan. Tapi sampai hari ini belum terlihat adanya ‘korupsi’ di badan yang baru dibentuk Presiden Prabowo itu. Cuma prediksi mengenai hal itu banyak dilontarkan para pengkritik, termasuk Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Bahkan dia berani bilang presiden yang selalu membanggakan MBG di setiap forum ‘bodoh’ buta dan tuli.

MBG, Oh MBG akankah programnya terus berjalan, atau akan berhenti di tengah jalan diganti dengan program lain sejenis yang tidak menjadi ladang korupsi? Tunggu saja perkembangannya.

Penulis adalah Wartawan Senior progresifjaya.co.id