progresifjaya.co.id, BANDUNG – Dalam suasana Ramadan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. MQ. Iswara, silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiyah dengan awak media, acara tersebut dirangkai dengan kegiatan dengan tema Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan buka puasa bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB), bertempat di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Jabar ini menjadi ruang dialog penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
Pada kegiatan ini MQ Iswara menjelaskan, saat ini terdapat beberapa skema interaksi dewan dengan masyarakat, mulai dari reses di daerah pemilihan (Dapil), dialog rakyat, hingga pengawasan pemerintahan yang cakupannya lebih luas di seluruh Jawa Barat.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ada beberapa kegiatan anggota dewan yang difasilitasi Setwan, salah satunya pengawasan pemerintahan yang bisa dilakukan di luar dapil asal, seperti di Bekasi atau Sukabumi,” ujar Iswara.
Lebih lanjut disebutkan Iswara terkait sejumlah program pemerintah pusat yang sedang berjalan di Jawa Barat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga keberadaan Koperasi Daerah Merah Putih.
“Program ini cukup baik, namun masih ditemukan kendala implementasi di lapangan yang perlu terus dievaluasi,” ujar Iswara.
Dikatakan Iswara, saat ini pembangunan Jawa Barat tahun 2026, masih fokus pada sektor infrastruktur dasar.
“Kebijakan Pak Gubernur dan kami di DPRD masih sama, prioritas di 2026 tetap infrastruktur. Meliputi jalan, jembatan, irigasi, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi konsentrasi utama,” tegasnya.
“Adapun pada tahun 2027 nanti, kita upayakan alokasi lebih besar untuk desa. Apakah itu untuk pembangunan jalan desa, bantuan Posyandu, hingga insentif tugas kader. Kami ingin desa tidak terlalu kesulitan dengan pengurangan anggaran yang terjadi saat ini,” lanjutnya.
Iswara juga memberikan penjelasan klarifikasi mengenai wacana pinjaman daerah Rp 2,1 triliun ke BJB, Ia menegaskan bahwa pinjaman adalah opsi terakhir (contingency plan) jika pendapatan tidak tercapai.
“Kalaupun ada pinjaman daerah, tidak ada kalimat kemananya, kalau dilakukan pinjaman daerah itu melalui Menteri keuangan, itu rencananya melalui sindikasi PT SMI dengan Bank BJB. Karena BJB itu punya aturan dari BI, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) itu senilai 10 persen dari total aset Rp. 130 triliun, Rp.13 triliun itu sudah terpakai karena BJB telah memberikan bantuan ke BUMD dan ke beberapa bank diantaranya Bank Jambi, Bank Bengkulu, jadi aset BJB itu hanya tinggal Rp.400 miliar lagi, kalau jadi sindikasi BJB dan PT.SMI, itu pun harus dibahas terlebih dahulu di DPRD,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, MQ Iswara menyampaikan selamat atas peluncuran website jurnalishukumbandung.com Ia berharap portal berita ini mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial yang terkadang bias.
“Saya berharap teman-teman jurnalis bisa terus melakukan perimbangan berita. Kehadiran portal media yang kredibel sangat penting agar masyarakat mendapatkan fakta yang sebenarnya,” pungkas Iswara. (Yon)
