Refleksi HPN 2026: Pemberitaan Tentang Anak dalam Perspektif News-Making Criminology
Oleh: DR Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si. PEMBERITAAN tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selalu berada di wilayah yang sensitif. Di satu sisi, publik memiliki hak untuk tahu. Namun di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan…
Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023: Sebuah Analisis Yuridis-Teoretis
Oleh: Prof. Andre Yosua M I. Runtuhnya Doktrin Societas Delinquere Non Potest Dalam sejarah hukum pidana klasik, adagium societas delinquere non potest—bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana—telah lama menjadi dogma yang kaku. Namun, kompleksitas kejahatan modern, terutama white-collar…
A New Paradigm for Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023: A Juridical-Theoretical Analysis
By: Prof. Andre Yosua M I. The Collapse of the Societas Delinquere Non Potest Doctrine In the history of classical criminal law, the adage societas delinquere non potest—that legal entities cannot commit crimes—has long been a rigid dogma. However, the…
Percepatan Mimpi Terbentuknya Kabupaten Baru Indramayu Barat?
Oleh: H. Dudung Badrun, SH., MH. RELAWAN Lucky SAE begitu antusias dan agresif akan pembentukan kabupaten baru Indramayu Barat, walaupun belum didukung regulasi dan anggaran. Ternyata dugaan Lamsijan tidak meleset. Karena ada relevansinya dengan Perpres No 87 Tahun 2021 tentang…
Analisis Filosofis Sederhana: Harmonisasi dengan Nalar Perpol 10 Tahun 2025 terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025
Oleh: Prof Andre Yosua M Lahirnya Perpol 10 Tahun 2025 seringkali memicu perdebatan mengenai batasan kewenangan diskresi kepolisian dalam bingkai negara hukum. Tulisan ini bertujuan membedah secara filosofis mengapa Perpol tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Bahkan lebih…
Pembangkangan Bupati Indramayu Lucky Hakim Terhadap Arahan Gubernur Jawa Barat (Bagian ke 2)
Oleh: H. Dudung Badrun, SH., MH. UU NOMOR 6 tentang Desa mengamanatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengatur tentang dengan 13 asas dalam kontek dengan Pemilihan Kuwu/Kepala Desa yaitu asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan…
A Simple Philosophical Analysis: Harmonizing the Reasoning of Perpol 10 of 2025 with the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025
By: Prof. Andre Yosua M The enactment of Polri Regulation (Perpol) 10 of 2025 often sparks debate regarding the limits of police discretion within the framework of a state based on the rule of law. This article aims to philosophically…
Pembangkangan Bupati Indramayu Luki Hakim Terhadap Arahan Gubernur Jawa Barat
Oleh : H. Dudung Badrun, SH., MH. KDM Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya pada ulang tahun Indramayu ke 498 di sidang pleno DPRD Indramayu pada tanggal 7 Oktober 2025 menyampaikan bahwa, kendala regulasi Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak Indramayu dapat diatasi…
Tuhan Buktikan Keserakahan Manusia, Sebabkan Bencana Banjir Dahsyat dan Tanah Longsor di Sumatera
Oleh: Isa Gautama JANGAN bilang Tuhan marah. Tuhan tidak pernah marah. Bencana banjir dahsyat hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 orang merupakan sebab dan akibat. Hutan yang harus dijaga…
Bukan Sekadar “Kenakalan Biasa”: Membedah Sanksi Hukum Bullying di Sekolah dan Lembaga Pendidikan Agama
Oleh: Prof Andre Yosua M BELAKANGAN ini, lini masa media sosial kita sering diwarnai berita memilukan. Kasus perundungan (bullying) tidak hanya terjadi di sekolah umum, tetapi juga merambah ke lingkungan pendidikan agama seperti madrasah hingga pesantren—tempat yang seharusnya menjadi ruang…