Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA. (Foto: Antara)

progresifjaya.co.id, BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memastikan jalur bantuan kemanusiaan internasional mulai dibuka bagi pemulihan pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh. Namun, bantuan yang diperbolehkan masuk saat ini masih dibatasi pada skema non-pemerintah ke pemerintah, dengan pengawasan ketat lembaga kebencanaan nasional dan daerah.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus menjaga koordinasi lintas lembaga agar bantuan yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Pihak Pemprov Aceh menegaskan, langkah ini bukan tanpa aturan, melainkan bagian dari mekanisme tanggap darurat yang terstruktur.

Di tengah upaya pemulihan yang masih berjalan, pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat mengalir secara tertib, terkoordinasi, dan selaras dengan rencana rehabilitasi jangka menengah dan panjang.

Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA mengonfirmasi bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera telah diizinkan masuk, dengan catatan tidak bersifat government to government. “Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (22/12) seperti mengutip Antara.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bantuan dari lembaga internasional non-pemerintah seperti LSM dan organisasi kemanusiaan diperbolehkan. Sementara itu, bantuan langsung dari pemerintah negara lain masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional sudah dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung pemulihan Aceh pascabencana. Namun, seluruh aktivitas bantuan tetap wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Muhammad MTA menegaskan, mekanisme pelaporan berlaku, baik untuk bantuan logistik maupun barang kemanusiaan lainnya. Adapun program pemulihan jangka panjang akan dibahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Langkah ini penting agar seluruh bantuan selaras dengan R3 (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang tengah disusun Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Pemprov Aceh menegaskan proses pemulihan pascabencana terus berjalan. Gubernur Aceh juga aktif melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan terintegrasi.

“Dari beberapa kesempatan Gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” tutur Muhammad MTA. Pemerintah daerah menilai kolaborasi semua pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan mitra kemanusiaan menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Editor: Hendy

Sumber: Antara