Di katalog tercatat berbelanja kaos kaki lapangan senilai Rp 1,7 miliar.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) diklaim telah menghambur-hamburkan anggaran makan gizi gratis (MBG). Dalam narasi yang beredar di media sosial dan menurut data pengadaan barang dan jasa BGN tahun 2025 yang dipublikasi LKPP ada indikasi mark up harga pada pengadaan barang. Total pelaksanaan belanja BGN tahun 2025 yang dicatat oleh data LKPP sebesar Rp6,2 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana dituding telah menghabiskan anggaran triliun rupiah untuk berbelanja banyak barang untuk hal tidak perlu. Yang menjadi sorotan barang-barang yang dibeli BGN ini disinyalir di mark up gila-gilaan.

Misalnya saja, BGN menghabiskan Rp 1,2 triliun untuk belanja motor listrik belum termasuk ongkos kirim.

Dari penelusuran, BGN membeli sepeda motor listrik melalui e-Katalog 6.0 yang disediakan perusahaan Yasa Artha Trimanunggal. Dari laman pengadaan, perusahaan menjual dua jenis sepeda motor bermerek Emmo Mobility. Seri JVH Max seharga Rp49.950.000, dan JVH GT seharga Rp48.840.000. Perusahaan ini juga menyediakan layanan pengiriman sepeda motor ke berbagai daerah.

Dalam website Emmo Mobility, perusahaan baru mengunggah brosur kedua motor itu pada 18 Februari 2026. Dalam profil di laman website, sejarah perusahaan ini baru didirikan pada 2025 dan mengklaim sudah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia.

BGN menghabiskan Rp 1,2 triliun untuk belanja motor listrik belum termasuk ongkos kirim.

Namun, dari penelusuran di Google Maps, tidak satu pun menunjukan ada dealer Emmo Mobility. Alamat perusahaan yang tercantum dalam website merujuk sebuah kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri.

Penelusuran lain menunjukan hak paten desain industri motor ini baru didaftarkan pada 17 Oktober 2025, sementara proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dilakukan pada 14 Oktober 2025 (sebagaimana bisa dibaca dari kode ’01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6′ dalam dokumen LKPP).

Yang menjadi masalah adanya Hak Paten Industri ini baru terbit tanggal 17 Oktober 2025, sementara proses pembeliannya sudah selesai tiga hari sebelumnya, tepatnya tanggal 14 Oktober 2025. Jadi artinya, BGN membeli produk yang bahkan Hak Paten Industrinya belum terbit. Apakah itu suatu pelanggaran? Sebab Hak Paten belum terbit tapi produknya telah dijual begitu saja.

Kemudian anggaran sebesar Rp 508,4 miliar untuk membeli paket bundling Samsung Galaxy Tab Active 5 sebanyak ribuan unit. Di katalog tercatat satu unit tab itu harganya Rp 17,9 juta. Padahal kalau cek di e-commerce harganya tab Samsung Galaxy dengan spesifikasi yang sama persis itu hanya di kisaran Rp 8 juta saja.

Artinya, ada potensi kemahalan tablet yang dibeli melalui e-katalog sekitar 100 persen.

Di katalog tercatat satu unit tab harganya Rp 17,9 juta. Padahal kalau cek di e-commerce harganya tab Samsung Galaxy dengan spesifikasi yang sama persis itu hanya di kisaran Rp 8 juta.

Yang tidak kalah bombastis BGN menghabiskan anggaran sebesar 622,3 miliar untuk berbelanja pakaian seragam, baju, topi dan aksesoris atribut lainnya.

Kemudian yang menjadi sorotan lainnya, BGN menghabiskan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar hanya untuk berbelanja kaos kaki. Duit sebesar itu dikeluarkan BGN dari pajak rakyat.

Di katalog juga tercatat berbelanja kaos kaki lapangan senilai Rp 1,7 miliar. Artinya, BGN membeli sekitar 17.000 pasang kaos kaki lapangan dengan harga satuan Rp100.000 sebagaimana tercantum dalam e-katalog. Jika dibandingkan harga di pasaran, harga kaos kaki Rp100.000 sudah bisa mendapatkan kaos kaki bermerk.

Menghamburkan uang untuk membeli barang yang kelewat mahal dari harga pasaran tentu bukanlah penghematan. Ini jelas pemborosan, selain potensi mark up.

Faktanya, anggaran MBG 2026 masuk dalam alokasi 20 persen dana pendidikan. Tidak ada menyiratkan hasil penghematan atau realokasi dari penghematan anggaran lain, malahan mengurangi jatah anggaran pendidikan.

Jika benar anggaran ini adalah hasil penghematan, tidak seharusnya BGN menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang tidak perlu.

Apalagi masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun hanya digaji Rp 200 ribu – Rp 500 ribu per bulan. Mirisnya, gaji itu ada yang bayar dua atau tiga bulan sekali alias dirapel pembayarannya. (Red)