Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk selalu mengawal kaum marjinal, khususnya buruh, nelayan dan petani agar bisa mendapatkan akses prioritas  program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen Sufmi Dasco ini menjadi respons Ketua Harian Partai Gerindra ini atas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini kesulitan memiliki rumah di tengah masa harga properti yang selangit.

Sufmi Dasco juga mengatakan bahwa dirinya berencana melakukan koordinasi intensif dengan jajaran eksekutif untuk memastikan implementasi program ini tepat sasaran.

“Kita akan cari waktu bersama Menteri Perumahan yang punya program 3 juta rumah supaya beberapa persen dari totalnya diaplikasikan kepada buruh. Sehingga mereka bisa dapat rumah yang layak,” ujar Sufmi Dasco, Selasa, 5 Mei 2026.

 Saat beraudiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026, Sufmi Dasco juga mengatakan akan menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Ini adalah jawabannya terhadap tuntutan yang sudah dikeluarkan oleh KPA.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika ketika itu mengingatkan pemerintah bahwa kebutuhan rumah bukan cuma jadi persoalan warga perkotaan atau buruh pabrik semata.

Dia juga mengatakan bahwa integrasi antara program perumahan dan agenda reforma agraria akan jadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan secara struktural.

Baik petani di perdesaan dan nelayan di pesisir, sambungnya, juga punya hak yang sama untuk mendapatkan hunian layak sebagai bagian dari kedaulatan ruang hidup mereka.

“Seharusnya, program 3 juta rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), baik buruh, petani atau nelayan, dimasukkan sebagai bagian kerangka reforma agraria di perdesaan maupun kota,” tegasnya.

KPA dalam audiensi tersebut juga menekankan prinsip dasar pembangunan perumahan sebagai salah satu poin krusial. Diingatkannya juga kepada pemerintah agar tidak terjebak pendekatan finansial semata, semisal memberikan skema kredit yang panjang.

Karena bagi Dewi Sartika, esensi dari reforma agraria itu adalah pemenuhan hak dasar manusia atas tempat tinggal yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan hidup.

“Ini bukan soal sistem cicilan harus berbunga rendah atau bukan. Kalau seperti itu, namanya bukan reforma agraria. Perlu diingat, reformasi agraria itu berarti semua harus diawali dengan prinsip pemenuhan hak dasar perumahan yang layak serta akses mudah kepada sumber penghidupan,” tegasnya.

Penulis/Editor: Bembo