progresifjaya.co.id, JAKARTA – Ramai-ramai membantah terlibat perkara korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul beredarnya sejumlah nama kalangan eksekutif dan legislatif di media sosial (medsos) yang diduga ikut minta referensi kelola sejumlah titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tidak kurang Kepala Kantor Presiden (KSP) Dudung Abdurachman dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto ikut membantahnya. Tidak itu saja, Partai Demokrat (PD) yang nama Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merekomendasi dua kolonel agar mendapat pengelolaan dapur SPPG, giat membantahnya pula. “Tidak benar itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Dia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap berbagai tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Nama-nama yang beredar di medsos itu langsung menjadi tranding topik dan diburu oleh netizen. Ada yang menyebut 20 nama dan ada pula 26 nama. Umumnya dari kalangan legislatif yang dominan dalam daftar itu. Ada juga pejabat di DPRD tingkat provinsi dan pejabat di kabupaten seperti bupati dan kepala kejaksaan negeri (Kajari). Juga ada lembaga atau organisasi massa disebut pula.

Munculnya sejumlah nama tersebut di medsos, setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya yang ditangkap bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengajukan Justice collaborator (JC) kepada Kejagung. Dia menyebut ada 26 nama besar ikut terlibat dalam permintaan titik dapur MBG atau SPPG.

“Sebagian nama tersebut sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP),” kata kuasa hukum pensiunan jendral polisi itu, Krisna Murti maupun Elsa Syarif.

Tapi kedua pengacara tersangka Sony itu tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama tersebut. Tiba-tiba muncul di medsos yang secara jelas menyebut nama-nama itu, termasuk Kepala BGN yang baru dilantik Nanik S Deyang dengan nomor urut 1.

Tentu saja tayangan di medsos tersebut menjadikan penasaran para jurnalis. Mereka memburu nama-nama besar yang sudah tidak asing lagi untuk konfirmasi. Dari sejumlah nama-nama tersebut, hanya Dudung Abdurachman yang mengaku pernah menghubungi Kepala BGN beberapa bulan lalu merekomendasikan dapur MBG untuk sejumlah yayasan pesantren. “Hanya sebatas merekomendasikan saja, tidak tebih dari itu,” kata Dudung kepada wartawan.

Sedangkan nama-nama lain membantah dengan tegas. Bahkan mereka mengaku tidak kenal dengan Sony Sanjaya, apalagi menghubunginya minta dapur SPPG. “Gak ada itu,” kata beberapa anggota legislatif yang namanya tercantum di daftar tersebut.

Seperti Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf yang juga politisi PKB, secara tegas membantah namanya terseret dalam meminta titik dapur MBG. Dia mengaku tidak pernah memiliki urusan maupun mengelola program MBG. Komisi IX DPR RI melalui keterangan resminya membantah tuduhan keterlibatan anggota dewan dan menyebut informasi yang beredar sebagai hoaks.

Sedangkan Partai Hanura melalui Dewan Pimpinan Pusatnya juga membantah partainya mengelola yayasan dapur program MBG dan menilai tuduhan tersebut tidak berdasar.

Selain unsur legislatif, beberapa pejabat eksekutif dan lembaga penegak hukum juga turut membantah isu miring tersebut.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto membantah keterlibatannya setelah namanya dikait-kaitkan dalam daftar 26 pihak yang diduga terlibat tata kelola MBG. Sementara Kepala KSP Dudung Abdurachman mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki dapur MBG. Jika ada yang menemukan dirinya mempunyai dapur MBG akan diberi hadiah.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto serta juru bicara lembaga antirasuah Budi Prasetyo kompak membantah adanya pimpinan atau pegawai KPK yang ikut menitipkan titik dapur MBG. “Silakan saja dicek dan ditelusuri kebenarannya,” ujar Fitroh dan Budi.

Penulis/Editor: Isa Gautama