progresifjaya.co.id, JAKARTA – Dua program strategis Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran fantastis ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat pengelola program tersebut. Pertama, sebut saja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan dikorupsi oleh para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah masuk tanah hukum dan 7 tersangka sudah mendekam dalam tahanan Kejagung.

Nah, yang kedua pada Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disinyalir adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kopdes tersebut di seluruh Indonesia. Yakni pembelian ribuan kendaraan roda empat dan kipas angin yang diduga di-mark up atau digelembungkan harga satuannya.

Seperti pengadaan ribuan sepeda motor listrik, laptop dan televisi di BGN, pada Kopdes Merah Putih juga terjadi korupsi yang mirip. Namun pengadaan kendaraan dan kipas angin bukan oleh Kementerian Koperasi, melainkan kelompok BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan korupsi akibat mark up pembelian 105 ribu mobil pick up yang diimpor dari India dengan selisih harga hingga Rp5,54 triliun dari anggaran senilai Rp 24,66 triliun. Suatu jumlah yang cukup besar.

Atas temuan ICW itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan audit dokumen transaksi pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu baru pihaknya akan menggelontorkan dana anggarannya.

Diketahui, PT APN adalah perusahaan BUMN yang bertanggung jawab atas importasi 105.000 unit mobil tersebut dari India. Kontraknya kepada dua produsen otomotif asal India. Yakni, sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok Mahindra, sementara 70.000 unit sisanya dipasok Tata Motors, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Belakangan, ICW mengungkap adanya dugaan selisih harga pembelian sebesar Rp 61 juta hingga Rp69 juta per unit.  Kalau ditotal, selisih untuk belanja 80 ribu unit, menurut ICW, mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Atas temuan ini, ICW merekomendasikan agar proyek pengadaan kendaraan buatan negeri Bollywood itu dihentikan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah menjelaskan, berdasarkan analisis terhadap data ekspor-impor, nilai pembelian kendaraan oleh PT Bumi Indo Gemilang (BIG) dari produsen berada di kisaran Rp14,85 triliun hingga Rp15,53 triliun.

Sementara itu, nilai transaksi yang disampaikan PT APN sekitar Rp20,4 triliun. “Selisih sebesar Rp 4,86–Rp 5,54 triliun mengindikasikan adanya potensi perburuan rente melalui margin yang tidak sebanding dengan nilai tambah yang diberikan oleh perantara,” kata Wana dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/7).

Ia menuturkan, selisih tersebut juga mencerminkan besarnya biaya peluang (opportunity cost) karena dana dengan nilai tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai program publik yang lebih memberikan manfaat, seperti subsidi perumahan.

Dalam penelusuran selama 25 Februari hingga 3 Juli 2026, ICW mengungkap rantai pasok pengadaan mobil pick up India guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga pihak yang melakukan transaksi sebagai konsumen akhir.

 Sementara dugaan mark up pembelian 1,8 juta kipas angin senilai Rp 1,8 triliun terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Kami mencari informasi tetapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah. Karena itu kami ingin memastikan apakah pengadaan tersebut benar atau tidak,” ujar Mufti Anam dari Fraksi PDIP.

Mufti sudah mengecek harga kipas angin yang standar harganya berkisar Rp 300 sampai Rp 350. Jadi tidak sampai Rp 1 juta. “Apalagi, jika Kopdes membelinya dengan jumlah besar, tentu akan lebih murah,” ujar Mufti.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan isu pengadaan kipas angin bukan merupakan bagian dari program maupun pengadaan Kementerian Koperasi.

Ferry mengaku tidak mengetahui asal-usul informasi yang beredar. Ia hanya memberikan ilustrasi bahwa terdapat kipas angin industri dengan harga mencapai sekitar Rp 11,4 juta per unit sehingga nilai pengadaan sangat bergantung pada spesifikasi barang.

“Soal kipas angin ini saya tidak tahu karena pengadaannya bukan di kami,” ujar Ferry.

Merespons temuan ICW, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah hanya akan menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobil pick up India, setelah audit rampung dilakukan. “Itu kan nanti diaudit dulu. Saya terima, saya bayar setelah diaudit. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya. Ya, saya bayar. Jadi saya aman. Aman. Hajar saja tuh BUMN-BUMN,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (16/7).

Saat ditanya apakah internal Kementerian Keuangan memiliki data terkait selisih harga mobil pick up itu, Purbaya mengaku belum melihat hasil temuan itu. “Enggak ada. Saya belum lihat,” katanya.

Penulis/Editor: Isa Gautama