progresifjaya.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dijuluki spesialis pemberantasan korupsi kepala daerah. Makanya, bagi gubernur, walikota dan bupati harus ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan di daerahnya. Apalagi kebijakan yang terindikasi korupsi seperti suap, pemerasan dan sejenisnya.

Ingat, mata-mata KPK ada di mana-mana yang mengawasi kinerja kepala daerah. Salah-salah melangkah bisa masuk dalam perangkap dan terjaring OTT komisi antirasuah tersebut.

Oleh karena harus waspada terhadap orang-orang di sekitar. Biasanya mereka yang menjadi musuh dalam selimut bisa melaporkan indikasi korupsi kepala daerah langsung ke markas KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Percaya atau tidak, nyatanya sudah 11 kepala daerah yang terjaring OTT sejak Januari hingga tanggal 20 Juli 2026. Artinya, rata-rata hampir dua kepala daerah ditangkap setiap bulannya.

Terbaru, Lalu Ahmad Zaini Bupati Lombok Barat, NTB terjaring OTT, Senin (20/7). Bersama 6 orang lainnya sang bupati diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan, sebelum ditetapkan jadi tersangka. KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status kepala daerah yang terkena OTT tersebut.

Lalu Ahmad Zaini diamankan tim KPK di rumah dinasnya pada Senin, (20/7) pagi. Pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Lombok Barat.

Mereka berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. KPK belum mengumumkan identitas enam orang yang diberangkatkan bersama Lalu Ahmad Zaini.

Sebelumnya Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Etik Suryani ditangkap pada 9 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan, pemotongan insentif pajak, dan setoran rutin. Dalam operasi ini KPK menyita barang bukti fantastis senilai Rp21,2 miliar yang terdiri dari uang tunai Rp6,4 miliar, mata uang asing setara Rp7,5 miliar, serta 2,5 kg logam mulia senilai sekitar Rp7,3 miliar.

Selama tujuh bulan, sejak awal tahun hingga bulan Juli 2026, 11 kepala daerah terjaring OTT dan Bupati Sukoharjo merupakan yang ke 10 ditangkap KPK dan dijebloskan ke dalam tahanan.

Dalam bulan Juli 2026 ini saja 4 bupati  terjaring OTT. Pertama  Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby ditangkap dalam operasi senyap menjelang 1 Juli 2026 terkait dugaan suap jabatan dan gratifikasi. Kedua, Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim terjaring OTT KPK pada 2 Juli 2026 dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Ketiga Bupati Sukoharjo, Etik Suryani ditangkap pada 9 Juli 2026 dan keempat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini terjaring OTT pada 20 Juli 2026 terkait penerimaan suap proyek di Pemkab Lombok Barat.

Komisi anti rasuah ini menggambarkan permasalahan terjadinya korupsi di pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.

Korupsi dinilai tidak lahir karena satu faktor tungga. Melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang sering muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, dikutip, Senin (20/7).

Dalam beberapa kasus, KPK menemukan keterkaitan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih.

Budi menyinggung kasus bupati Ponorogo, Jawa Timur, di mana terdapat dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Pola serupa juga terlihat dalam kasus di Langkat, Sumatera Utara, di mana pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih.

Budi mengatakan, temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.

Kajian itu menunjukkan biaya kampanye dan biaya politik yang mahal merupakan salah satu masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Budi, kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.

Tingginya biaya kampanye menciptakan tekanan ekonomi-politik bagi peserta pemilu. Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, dan mengamankan suara pemilih, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko yang berasal dari praktik koruptif.

“Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat,” kata Budi.

Dia menambahkan, kajian itu juga mengungkap bahwa sistem kampanye saat ini membuka ruang pemborosan biaya politik di mana pelaksanaan kampanye masih mengandalkan pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, hingga berbagai bentuk kampanye berbiaya tinggi yang menyebabkan kompetisi politik semakin mahal.

Akibatnya, kontestasi sering kali lebih ditentukan oleh kapasitas finansial dibandingkan kualitas gagasan, rekam jejak, maupun integritas calon.

KPK mengamati kondisi ini pada akhirnya upaya upaya menghadirkan pemimpin yang berintegritas dan memperbesar risiko politik transaksional.

Kajian KPK juga menyoroti penggunaan uang kartal dalam jumlah besar yang rentan digunakan untuk praktik politik uang.

Budi menyebut penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri membuka ruang bagi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik, baik untuk pembelian dukungan politik, mobilisasi pemilih, maupun aktivitas pemenangan lainnya.

Situasi ini tidak hanya merusak integritas pemilu, namun juga menjadi pintu masuk korupsi yang lebih luas.

Dari perspektif pencegahan korupsi, KPK memandang bahwa tingginya investasi politik selama masa kampanye berpotensi menimbulkan dorongan untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan setelah kandidat jabatan publik.

Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk enkripsi otoritas, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Budi menegaskan, KPK terus mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik untuk menekan tingginya biaya kampanye yang berpotensi memicu praktik korupsi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan peran negara dalam pembiayaan kampanye, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.

Dari sudut pandang KPK, lanjut Budi, dukungan tersebut dapat membantu mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan kandidat.

“Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan,” ucapnya.

Penulis/Editor: Isa Gautama