progresifjaya.co,id, DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menyoroti langsung poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Salah satunya soal reformasi birokrasi yang diminta Presiden agar tidak berbelit dan benar-benar memudahkan rakyat.

“Arahan Presiden jelas. Birokrasi tidak boleh rumit. Negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat, bukan mempersulit,” tegas Yeti, politisi Partai Gerindra itu, Jumat (14/8/2026).

Menurut Yeti, pesan itu wajib ditindaklanjuti Pemkot Depok. Ia menilai birokrasi yang panjang bukan hanya merepotkan warga, tapi juga rawan.

“Kita sering dengar konsep satu pintu, tapi di lapangan masih ‘satu pintu banyak jendela’. Ini bukan hanya mempersulit, tapi juga membuka celah korupsi. Harus segera dirampingkan,”ujarnya.

Yeti menyebut ada dua keuntungan besar jika penyederhanaan birokrasi dilakukan, pertama, pelayanan lebih cepat – warga tidak muter-muter saat mengurus urusan pemerintahan. Kedua, menutup kebocoran, mempersempit ruang untuk praktik KKN dan penyimpangan Anggaran supaya masyarakat gampang mengurus sesuatu. “Sekaligus kita tutup celah kebocoran. Itu inti dari arahan Pak Prabowo,”paparnya.

Yeti menekankan, kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk Depok tidak bisa jalan sendiri. Kebijakan nasional harus jadi kompas. “Otomatis seluruh kepala daerah harus mengikuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Selain birokrasi, Yeti juga menangkap pesan Presiden soal ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan. “Bangsa yang kuat itu bangsa yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Meski Depok ini kota, kita tetap harus dukung ketahanan pangan,” jelasnya.

Ia juga mendukung program Koperasi Merah Putih. Namun Yeti mengingatkan, koperasi ini bukan untuk bersaing dengan ritel modern. “Seperti disampaikan Pak Presiden, Koperasi Merah Putih itu untuk menguatkan UMKM. Bukan jadi pesaing ritel,” tuturnya.

Di akhir, Yeti mengapresiasi pidato Presiden Prabowo. Ia berharap 3 hal itu segera diimplementasikan Pemkot Depok yaitu, birokrasi sederhana, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lewat koperasi. “Mari kita terjemahkan arahan Presiden ini ke dalam kerja nyata untuk warga Depok,” pungkasnya. (Agus Tanjung)