progresifjaya.co.id, JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (genap pada 20 Oktober 2026) Indonesia tidak baik-baik saja. Kritik masyarakat serta berbagai elemen publik terus mengalir mengenai kondisi ekonomi, kebijakan, korupsi, penanganan bencana serta dinamika sosial-politik yang dirasakan berat oleh sebagian warga.
Berbagai wilayah di Indonesia menghadapi bencana serta krisis, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera, Papua, kabut asap di area terdampak karhutla, banjir bandang di Padang, Aceh, gangguan listrik (blackout) di Batam–Bintan, hingga antrean BBM di Bali.
Selama dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo, kerusakan hutan sangat masif. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Kalimantan hingga Oktober 2026 tercatat sebagai berikut:
Kalimantan Selatan: Luas lahan terdampak mencapai 27.202,97 hektare (dengan 4.926 kejadian) selama periode 1 Januari – 14 Oktober 2026 menurut data BPBD Kalimantan Selatan.
Kalimantan Barat: Tercatat seluas 38.310,86 hektare lahan dilalap api (berdasarkan data periode sebelumnya yang dirangkum oleh tirto.id).
Kalimantan Timur: Sepanjang 1–13 Oktober 2026 tercatat 311 kejadian dengan luas terdampak 1.013,88 hektare (dengan wilayah terparah di Kutai Kartanegara mencapai 2.840,53 hektare secara akumulasi).
Kalimantan Tengah: Masih menjadi salah satu wilayah dengan area dalam proses pemadaman terbesar, mencapai 524,69 hektare hingga pertengahan Oktober 2026.
Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan (Sipongi Kemenhut) melaporkan jumlah area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia periode Januari – Juli 2026 yaitu sebanyak 202.004,30 hektare (ha). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 47% atau sekitar 64.996,88 ha dibandingkan tahun 2019.
Jika disandingkan dengan data karhutla tahun 2023, jumlah ini meningkat 80% atau sekitar 109.080,25 ha. Paling dekat, angka terbaru ini jika dibandingkan tahun 2025, luas area karhutla tahun 2026 naik sebesar 69 persen atau setara 82.791,04 ha.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 283.270 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026.
Wilayah terdampak meliputi 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Berdasarkan data, korban ISPA usia 5 tahun ada 219.559 kasus dan di bawah usia 5 tahun (balita) sebanyak 63.711 kasus. Dengan provinsi dengan kasus terbanyak yakni Kalimantan Selatan ada 74.636 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 74.458 kasus.
Angka fantastis ini tidak hanya berhenti pada kalkulasi luas wilayah saja. Melainkan berdampak serius pada pada keseimbangan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Apabila tidak ditangani secara serius, karhutla memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, terancamnya flora fauna endemik Kalimantan, dan kerugian ekonomi yang nyata.
Di Bali terjadi krisis BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Pemerintah menyebutkan kejadian ini disebabkan adanya gelombang tinggi yang menghambat kapal tanker mendistribusikan BBM di Bali. Di saat bersamaan permintaan BBM melonjak karena kepanikan kelangkaan.
Namun penjelasan tersebut muncul ketika kelangkaan serupa sebelumnya terjadi di Sumatera pada Juli dan Makassar, Sulawesi Selatan pada September. Bali kini menjadi episentrum terbaru dari rangkaian gangguan BBM yang muncul secara berulang di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.
Di Batam sempat mengalami mati listrik total (black out) selama 15 jam lebih. Sementara di Bintan mengalami pemadaman hingga 3 hari. Di tengah besarnya kerugian yang dialami masyarakat, penyebab pasti blackout
masih simpang siur. PLN Batam menyebutkan mati listrik total diduga disebabkan oleh hewan liar yang masuk ke kawasan Gardu Induk PLN Batam.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, yang terpenting saat ini bukan mencari pemicu awal semata, melainkan mengungkap akar masalah melalui investigasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak berulang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Handayani menilai skema kompensasi yang tersedia saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan kerugian yang dialami masyarakat. Menurutnya, potongan tagihan listrik tidak memperhitungkan berbagai kerugian ekonomi, kesehatan, maupun kerusakan barang yang dialami pelanggan selama blackout berlangsung.
Di Kota Padang kembali dihantam banjir bandang akibat hujan deras akibat yang memicu luapan sungai dan jebolnya tanggul pada 10 Oktober kemarin. Sebanyak 120 unit rumah terendam banjir dan 672 orang harus mengungsi ke tempat lebih aman.
Di Sumatera Selatan juga mengalami karhutla dan kabut asap. Sekitar 105.972 hektare lahan Sumsel terbakar, 254 hektare diantaranya terjadi di Kota Palembang. Wilayah dengan kerawanan tinggi dan zona merah karhutla meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, PALI, Ogan Ilir, dan Muara Enim. Tercatat 6.296 kasus ISPA sepanjang 1-12 Oktober 2026.
Di Jawa Barat sebanyak 276 kecamatan dan 840 desa/kelurahan mengalami kekeringan. Sekitar 519.687 warga Jawa Barat terdampak krisis air bersih sejak Agustus 2026 lalu.
Di Papua juga terjadi karhutla tepatnya di Papua Selatan. Terdeteksi hingga 6.702 titik panas hanya dalam satu hari pada 11 Oktober 2026 lalu.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 108 orang meninggal di pengungsian pasca gempa NTT. Sementara jumlah orang meninggal akibat gempa langsung adalah 48 orang. Sehingga, tercatat korban meninggal lebih banyak pasca gempa di pengungsian.
Sementara beberapa daerah di Aceh kembali diterjang banjir sejak awal Oktober, seperti terjadi di Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah. Ribuan korban terdampak banjir harus kembali ke mengungsi.
Penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta korban gempa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menuai beragam tanggapan publik dan menuai kritik mengenai kecepatan respons pemerintah.
Sejumlah tokoh, termasuk Gus Mus mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional guna menjamin hak-hak korban terpenuhi dan mempercepat alokasi bantuan. Kritik muncul karena kabut asap yang dihasilkan dinilai lambat diatasi dan telah mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera dan Kalimantan dan saat ini juga melanda Papua.
Selain isu karhutla, publik menanti kehadiran nyata dan percepatan pemulihan infrastruktur bagi para korban pascagempa besar (seperti gempa Nusa Tenggara Timur) yang sebagian warganya dilaporkan masih berada di pengungsian.
Di sisi lain, pemerintah baru menyetujui tawaran bantuan luar negeri yang sebelumnya sempat ditolak seperti dari negara tetangga Malaysia dan Singapura.
Menteri Luar Negeri, Armanatha Nasir menyatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga untuk menangani karhutla di Indonesia. Saat ini, kata Menlu, bantuan tersebut tengah memasuki proses pembahasan teknis.
“Bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, dan itu sekarang dalam proses,” kata Armanatha, Kamis, 15 Oktober 2026.
Editor: Hendy
