progresifjaya.co.id, JAKARTA – Meski tidak sampai titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI), demontrasi akbar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) UI bersama sejumlah gerakan mahasiswa pro demokrasi, gaungnya sudah menggema di seluruh Tanah Air, bahkan di dunia melalui media sosial. Pesan dan tuntutan para mahasiswa tentu sudah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto dan para menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih.

Demonstrasi mahasiswa bertajuk ‘Merebut Kemerdekaan’ pada Selasa, (18/8) rencananya digelar di Bundaran HI. Namun mereka dicegat barikade personel gabungan kepolisian di Jalan Jendral Sudirman dekat kawasan Bank UOB. Perang urat syaraf antara massa pendemo dan polisi terjadi. Aksi dorong mendorong pun tidak dapat dielakkan antara ratusan mahasiswa dan ratusan polisi yang memblokade jalan protokol itu.

Situasi memanas akhirnya mereda meski sebelumnya para mahasiswa debat dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomun Hutagalung soal larangan demo di Bundaran HI. Kapolres kekeuh tidak memperbolehkan mahasiswa meneruskan long march ke Bundaran HI. Mereka tetap tertahan dari sekira pukul 14.00 WIB sampai menjelang magrib.

Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut digagas sebagai bentuk protes terhadap kondisi bangsa saat ini. Pemerintah dinilai telah mencederai makna kemerdekaan bagi masyarakat. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @bemui_official, BEM UI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan menyampaikan aspirasi secara terbuka di jalanan. “Ayo, kita bersama-sama turun dan berjuang merebut kemerdekaan yang telah dinodai oleh rezim masa kini,” tulis akun tersebut BEM UI, Senin (17/8).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan bahwa unjuk rasa ini menggandeng 15 BEM Fakultas di lingkungan UI dan 25 Organisasi Aliansi. Konsolidasi gerakan ini dipastikan melibatkan basis massa yang cukup besar. Dalam aksinya, para mahasiswa mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai “seremoni kenegaraan” menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08). Sementara pada saat yang sama, rakyat dihimpit dengan beragam beban.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” kata Yatalathof kepada media.

Sementara Ketua FMN UI, Axel Wiranata dalam keterangannya pada Senin (17/8) mengatakan, aksi ini merupakan kelanjutan aksi yang digelar sebelumnya pada Juni lalu. FMN UI menyatakan tuntutan yang dibawa masih berangkat dari persoalan yang dinilai belum diselesaikan pemerintah, termasuk penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Kami masih dalam komitmen yang sama, mendesak tuntutan utama rakyat untuk dimenangkan. Kami tetap menuntut untuk dihentikannya program MBG dan KDMP, mahasiswa butuh pendidikan gratis sampai jenjang kuliah,” tegasnya. Selain pendidikan dan program pemerintah, demonstrasi mahasiswa kali ini juga mengusung persoalan kenaikan serta mahalnya kebutuhan hidup sebagai salah satu tuntutan utama.

Delapan Tuntutan

Narahubung BEM UI, Ridho, mengungkapkan bahwa agenda unjuk rasa ini merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan elemen sipil dan mengusung 8 tuntutan ke pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni: Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.

Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Wujudkan reforma agraria sejati.

Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kemudian, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP atau Kopdes Merah Putih.

Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.

Selanjutnya, tetapkan status bencana nasional untuk daerah yang dilanda banjir Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan terhadap wilayah terdampak bencana. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan satuan baru TNI AD yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai pasukan tempur dan motor penggerak pembangunan nasional (YON TP).

Sementara itu, polisi menjelaskan alasan aparat tidak mengizinkan massa BEM UI menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, Bundaran HI merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat sangat tinggi. Menurut Budi, Bundaran HI bersama Patung Kuda, Semanggi, dan kawasan Sudirman merupakan center of gravity di Jakarta.

Budi menyebut kawasan tersebut menjadi pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat perbelanjaan, hingga aktivitas masyarakat dan transportasi. Karena itu, menurut Budi, penggunaan kawasan tersebut sebagai lokasi penyampaian aspirasi berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. “Pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat kegiatan aktivitas masyarakat, di mana pusat perbelanjaan, moda transportasi, apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya,” katanya.

Penulis/Editor: Isa Gautama