progresifjaya.co.id, JAKARTA – DPR RI telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (29/9). Persetujuan tersebut sekaligus menetapkan besaran alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga sebagai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah selama tahun anggaran 2027. Sejumlah kementerian dan lembaga tercatat memperoleh alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp 240,2 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di samping BGN, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga memperoleh alokasi anggaran dalam jumlah besar antara lain, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk Kementerian Pertahanan anggarannya dibagi ke lima Lembaga yaitu Kementerian Pertahanan, Markas Besar (Mabes TNI), Mabes TNI Angkatan Darat (Mabesad), Mabes TNI Angkatan Udara (Mabesau) dan Mabes TNI Angkatan Laut (Mabesal).

Berdasarkan data yang tersedia, berikut delapan kementerian dan lembaga dengan alokasi anggaran terbesar:

1 BGN Rp 240,2 triliun

2 Kemenhan Rp 189 triliun

3 Polri Rp 139,19 triliun

4 KemenPU Rp 114,59 triliun

5 Kemensos Rp 107,20 triliun

6 Kemenkes Rp 102,12 triliun

7 Kemendikdasmen Rp 89,1 triliun

8 Kemenag Rp 87,66 triliun

Alokasi anggaran BGN tahun 2027 sebesar Rp240,2 triliun disoroti karena memiliki resiko kebocoran tinggi akibat masalah tata kelola, kesalahan dokumen, hingga tumpang tindih anggaran pendidikan serta jaminan keamanan pangan pelaksanaan program tersebut.

Banyak warga menilai, program ini telah gagal menyalurkan manfaat ke penerima. Keuntungannya justru lebih banyak dinikmati elite politik dan pengelola daripada masyarakat sasaran maka timbullah kebocoran anggaran. Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan adanya dugaan kasus korupsi dan penyimpangan tata kelola Program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026 yang menyeret total 11 tersangka termasuk mantan petinggi BGN dan pihak swasta. Modus tersangka dalam pengadaan tersebut meliputi pengondisian tender, manipulasi spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penggelembungan harga (mark-up), hingga laporan fiktif serah terima barang di mana realisasi fisik jauh tertinggal dari laporan pencairan 100 persen.

Masalah dalam pelaksanaan MBG sering kali dijelaskan sebagai persoalan teknis, mulai dari distribusi logistik, koordinasi antarlembaga, hingga kapasitas pelaksana di lapangan. Namun, penjelasan semacam ini terlalu menyederhanakan persoalan. Yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan gejala yang lebih dalam, bagaimana program publik dapat “dibajak” oleh kelompok elite.

Mereka, kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses justru menguasai manfaat dari program yang dirancang untuk masyarakat rentan. Kondisi ini muncul ketika akses terhadap sumber daya publik ditentukan oleh jaringan relasi, bukan kebutuhan objektif. Dalam situasi seperti ini, program sosial tidak lagi bekerja sebagai instrumen redistribusi, tetapi berubah menjadi arena bagi-bagi keuntungan bagi mereka yang sudah memiliki posisi strategis.

Gejala ini tampak dalam implementasi MBG. Kontrak SPPG berbasis jaringan, minim transparansi, dan pengawasan dalam lingkaran kepentingan yang sama, membuka ruang bagi aktor tertentu mengambil keuntungan sebelum manfaat program sampai ke penerima.

Dalam ekonomi politik, praktek semacam ini dikenal sebagai upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui akses politik atau kroni, bukan melalui peningkatan produktivitas. Dalam konteks MBG, setiap lapisan birokrasi, dari pusat hingga pelaksana, berpotensi menjadi titik ekstraksi nilai. Akibatnya, nilai yang seharusnya sampai ke penerima manfaat berkurang di setiap tahapan.

Sebanyak 88,5% publik menilai manfaat program mengalir ke aktor-aktor di sekitar kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan distribusi manfaat. Alih-alih memperluas akses bagi kelompok rentan, program MBG justru lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki posisi, jaringan, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Keracunan Massal

Serangkaian insiden keracunan massal terkait MBG kembali memicu seruan untuk menangguhkan atau membatalkan program tersebut, sementara polisi menyelidiki dugaan kelalaian di salah satu dapur penyedia makanan. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat hingga awal September terdapat 560 laporan insiden keracunan yang melibatkan 50.000 korban terkait MBG sejak diluncurkan tahun lalu.

Bagi sebagian keluarga, dampak program MBG telah mengubah hidup mereka selamanya. Febiola Purba adalah seorang siswi SMK berprestasi dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada tanggal 13 Agustus, remaja berusia 16 tahun itu dan teman-teman sekelasnya disuguhi hidangan ikan sebagai bagian dari program MBG. Pihak keluarga menuturkan setelah pulang sekolah, ia jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Icuk Sugiarto Purba, ayah Febiola, mengatakan anaknya mengalami gangguan ingatan sejak jatuh sakit, seperti sempat tidak mengenali.

Saat ini, Febiola sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta atas permintaan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Gibran juga sudah mengunjungi para orangtua di Karo dan meminta maaf kepada mereka.

Pakar gizi DR Tan Shot Yen mengatakan temuan toksikologi dari kasus Karo menimbulkan kekhawatiran jika protokol keamanan pangan tidak dijalankan dengan semestinya. Ini berdasarkan hasil laboratorium yang mengidentifikasi adanya kontaminasi Escherichia coli (E. coli) serta Staphylococcus aureus, bakteri yang umumnya dikaitkan dengan penanganan makanan yang buruk, kontaminasi silang, dan pengendalian suhu dalam proses menyiapkan makanan.

DR Tan mengatakan ada prosedur keamanan pangan yang tidak diterapkan dengan benar, merujuk pada kerangka kerja Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang diakui secara internasional dalam produksi pangan. Ia mengatakan kontaminasi dapat terjadi pada beberapa tahap penyiapan makanan, mulai dari penyimpanan dan penanganan hingga distribusi.

Seruan Menghentikan MBG

Meningkatnya jumlah kasus keracunan MBG mendorong sejumlah pihak untuk melangkah lebih jauh dari sekadar seruan penghentian sementara program tersebut. Annette Mau, perwakilan dari Koalisi Ibu Indonesia, mengatakan kaum perempuan dan para ibu sebagian besar tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan MBG, padahal secara tradisional mereka memegang peran sentral dalam memilih dan menyiapkan makanan bagi anak-anak. “Seolah-olah negara merasa lebih tahu cara memberi makan anak-anak kami dibandingkan kami sendiri,” kata Annette Mau.

Ia berpendapat kasus keracunan yang berulang dan terus membahayakan keselamatan anak-anak, tidak dapat lagi ditoleransi. “Posisi kami bukan lagi meminta moratorium atau penghentian sementara sembari program ini dievaluasi. Kami ingin program ini diakhiri, Badan Gizi Nasional dibubarkan, seluruh dapur MBG ditutup, dan program ini benar-benar dihentikan,” tegasnya.

Galau Muhammad dari MBG Watch juga mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan yang ia usung selama masa kampanye pemilihan umum tersebut.  “Menurut saya, menghentikan program MBG adalah pilihan paling bijak bagi Prabowo Subianto, terutama mengingat adanya kebutuhan Indonesia yang lebih mendesak, termasuk penanganan bencana alam,” ujarnya.

Saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi dan wartawan senior di kediamannya pada 16 September, Prabowo Subianto menepis anggapan bahwa program-program unggulannya telah gagal.

“Apa sebenarnya yang salah dengan program-program itu? Coba saya tanya. Apa yang salah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih?”

“Ada pihak yang berusaha menciptakan kesan bahwa kami telah gagal… namun kami tidak gagal, kami justru berhasil,” kata Prabowo.

Tapi di tengah memanasnya perdebatan publik, Febiola Purba harus menjalani kesehariannya, menjalani pemulihan sambil memelihara keinginannya untuk kembali bersekolah.

Editor: Hendy