progresifjaya.co.id, BANDUNG – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria  mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor serta peran aktif insan pers dalam mengedukasi masyarakat guna menjaga keamanan ruang digital.

Transformasi digital yang kian masif membuka berbagai peluang ekonomi baru, namun pada saat bersamaan turut melahirkan ancaman kejahatan siber yang semakin canggih.

Hal ini disampaikan Wamen Komdigi  Nezar Patria dalam sambutan daringnya dalam acara Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang diselenggarakan Jurnalis Hukum Bandung bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 29 Oktober 2026.

Nezar Patria, S.Fil, M.Sc., M.B.A., mengungkapkan bahwa modus kejahatan digital saat ini, mulai dari rekayasa sosial (social engineering), pengelabuan (phishing), pertukaran kartu SIM (SIM swap), hingga pemalsuan wajah (deepfake) dan penggandaan suara (voice cloning), telah memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Akibatnya, manipulasi suara, wajah, dan video palsu semakin sulit dibedakan dari aslinya.

“Data menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026, lebih dari 608 ribu kasus penipuan telah ditangani melalui Indonesia Anti-Scam Centre. Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” ujar Nezar.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh sejak 1 Juli 2026 guna memperkuat validitas identitas pelanggan serta mempersempit ruang gerak panggilan spam, pengelabuan, dan penyalahgunaan kode sekali pakai (OTP). Bersama OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus menindak praktik judi daring dan penipuan digital.

Kendati demikian, Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Ia menitipkan empat harapan utama melalui forum yang digelar bertepatan dengan rangkaian Hari Ulang Tahun JHB pada 1 Oktober lalu tersebut.

Pertama, menjadikan BDSF 2026 sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri keuangan, operator telekomunikasi, akademisi, dan media.

Kedua, memastikan manfaat keamanan digital menjangkau masyarakat luas, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengingat Jawa Barat merupakan salah satu pusat adopsi pembayaran digital terbesar dengan sekitar 8,43 juta pedagang (merchant) pengguna QRIS, pelaku usaha kecil dinilai harus mampu naik kelas dengan aman, memahami cara memverifikasi pembayaran, melindungi akun usaha, serta mengetahui saluran pelaporan saat menjadi korban kejahatan digital.

“Ketiga, perkuat literasi tentang AI. Kita perlu membiasakan prinsip verifikasi manusia (human verification), cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data, sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan. Keempat, saya mengajak rekan-rekan media untuk terus menjadi garda edukasi publik dengan menyebarkan informasi yang akurat, menjernihkan hoaks, dan mengedukasi tanpa menimbulkan kepanikan,” tuturnya.

Senada dengan Nezar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan BDSF 2026 dan menilainya sebagai momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk dalam tata kelola pemerintahan.

Farhan yang berhalangan hadir secara langsung karena tengah mengikuti agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, turut menyampaikan dukungannya secara daring.

“Saya berharap rangkaian kegiatan ini dapat tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Sukses untuk penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026,” ujar Farhan.

Farhan pun berharap insan pers semakin memperkuat perannya sebagai penyedia informasi terverifikasi sekaligus mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital dan membangun kepercayaan publik.

Kegiatan seminar Bandung Digital Safety Forum 2026, diikuti 200 peserta dari pelaku UMKM, mahasiswa, jurnalis dan masyarakat umum, berlangsung di Pendopo Kota Bandung pada Kamis 19 Oktober 2026.

Seminar dihadiri  Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital RI. Bidang Komunikasi dan Media Masa, Dra Molly Prabawaty .M.AP., unsur pimpinan Forkopimda Provisi Jabar, pimpinan perbankan, unsur pimpinan Forkopimda kota Bandung, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, SH., M.Kn.

Dengan menghadirkan narasumber atau pembicara yang kredibel dan kompeten dari berbagai lembaga. Diantaranya, Arieck Priyatna (Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 5 OJK Jabar), Bambang Setiadi (Pemimpin Divisi IT Security bank bjb), Satriyo Wibowo, (Praktisi Pelindungan Data Pribadi), Yogi Rizkian Bahar (CEO LinkAja) dengan moderator  Erwin Kustiman.

Sementara itu Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono Widik menjelaskan bahwa penyelenggaraan BDSF 2026 yang turut meluncurkan gerakan Bandung Aman Digital ini berangkat dari maraknya temuan kasus kejahatan berbasis aplikasi AI di Kota Bandung.

“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” kata Suyono.

Ia mengingatkan bahwa dampak manipulasi AI tidak hanya terbatas pada kerugian finansial akibat penipuan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial. Suyono mencontohkan, rekaman suara atau visual hasil rekayasa AI yang disalahartikan oleh masyarakat yang belum teredukasi dapat memicu kesalahpahaman serius hingga keretakan rumah tangga.

“Perlu dipahami, kejahatan berbasis AI tidak hanya soal penipuan yang merugikan keuangan. Kecanggihan teknologi AI saat ini bahkan dapat menyatukan wajah atau suara seseorang dengan orang lain dan terlihat sangat mesra asilnya  terlihat dan terdengar sangat asli, bila Keluarga kurang paham tentang AI ini akan menjadi permasalahan dalam keluarga,” ungkapnya.

Penulis/Editor: Yono