
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.
progresifjaya.co.id, BANDUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.
Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum kembali ditekankan menyusul pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha media Arifin Gandawijaya yang dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.
Setelah tiga kali upaya sebelumnya terkendala kondisi kesehatan, Arifin akhirnya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Senin 16 November 2026.
Kepala Seksi Pidana Umum Muhammad Ansari, S.H., M.H., mengatakan eksekusi dilakukan setelah tim dokter menyatakan kondisi kesehatan terpidana sudah memungkinkan untuk menjalani hukuman.
“Kita sudah tiga kali gagal melaksanakan eksekusi karena saat dibawa ke rumah sakit, terpidana dinyatakan sakit dan tidak layak menjalani penahanan,” ujar Muhammad Ansari, S.H., M.H., pada Selasa (17/11/2026).
Menurut Muhammad Ansari, proses eksekusi Arifin Gandawijaya berlangsung lancar. Arifin memenuhi panggilan kejaksaan pada Senin (16/11/2026) petang, menjelang waktu salat Magrib.
Sebelum menjalani hukuman, terpidana terlebih dahulu dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Ansari, menegaskan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan perintah pengadilan yang wajib dijalankan oleh kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun kedudukan seseorang.
Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari tanggung jawab kejaksaan untuk memastikan adanya kepastian hukum.
Karena itu, kejaksaan berkomitmen tidak tebang pilih dalam menjalankan eksekusi terhadap setiap terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Arifin Gandawujaya Ajukan PK
Arifin Gandawujaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui kuasa hukumnya, Tomson S.H., juga tidak menangguhkan eksekusi.
Menurut Ansari saat ini terpidana sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 9 November 2026 di Ruang Anak PN Bandung. Namun menurut Ansari upaya hukum PK tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi.
Kasus yang Menjerat Arifin Perkara Surat Palsu Terkait Tanah 3,3 Hektare, Kerugian Disebut Rp20 Miliar

Berdasarkan siaran pers resmi Kejari Bandung, Arifin Gandawijaya merupakan terpidana dalam perkara penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah merupakan dokumen asli, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 mengenai transaksi jual beli tanah seluas 33.000 meter persegi atau sekitar 3,3 hektare di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam uraian perkara, surat tersebut menyatakan bahwa para ahli waris almarhum Djedje Adiwira mengetahui dan menyetujui transaksi jual beli tanah milik adat yang tercatat dalam Letter C Persil 207 S.IV Kohir 3261/97.
Tanah tersebut berada di Desa Langensari, sebelumnya Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama Adiwiria Emeh.
Kejaksaan menyebutkan bahwa penggunaan surat tersebut mengakibatkan Deni Irwan ST, salah seorang ahli waris almarhum Djedje Adiwiria, bersama ahli waris lainnya mengalami kerugian yang disebut mencapai Rp20 miliar.
Dalam uraian perkara kejaksaan, perbuatan penggunaan surat yang dipersoalkan tersebut terjadi pada Desember 2018 di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.
Nilai Rp20 miliar merupakan besaran kerugian yang dicantumkan dalam uraian perkara, bukan hukuman denda atau uang pengganti yang dijatuhkan kepada Arifin.
Penulis/Editor: Yono



